Ekuatornews.com – Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mencatat capaian positif di tingkat nasional. Berkat lobi intensif Bupati Michael Thungari ke Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI pada Mei 2025 lalu, Sangihe resmi terpilih sebagai satu-satunya daerah di Sulawesi Utara yang mendapat perhatian khusus dari Direktorat Komunitas Adat Terpencil (KAT).
Kepala Dinas Sosial Sangihe, Dokta Pangandaheng, mengungkapkan dalam waktu dekat Tim Kemensos RI akan melakukan kunjungan kerja ke dua lokasi di Sangihe. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Dusun Belae, Kampung Malamenggu, Kecamatan Tabukan Selatan, untuk proses verifikasi dan validasi lapangan penyaluran bantuan permakanan.
“Bantuan yang akan disalurkan meliputi beras 140 kilogram per kepala keluarga (KK), ditambah lauk berupa telur, daging ayam, minyak goreng, susu, hingga perlengkapan rumah tangga seperti kursi, meja makan, dan peralatan dapur. Sebanyak 41 KK di lokasi tersebut tercatat sebagai penerima manfaat,” jelas Pangandaheng, Minggu (21/9/2025).
Tak hanya bantuan permakanan, kunjungan tersebut juga akan menentukan realisasi program pembangunan rumah bagi masyarakat di Dusun Belae. Sebanyak 41 unit rumah telah diusulkan, masing-masing senilai Rp50 juta. Dana akan langsung ditransfer dari Kementerian Sosial ke rekening penerima.
“Masyarakat membangun rumah mereka sendiri tanpa upah kerja, sementara pemerintah menyiapkan bantuan permakanan agar keluarga bisa fokus menyelesaikan pembangunan,” terang Pangandaheng.
Menurut Direktur KAT, dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, hanya Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berhasil lolos masuk dalam program strategis ini. Hal tersebut merupakan buah dari komunikasi intensif Bupati Michael Thungari dengan jajaran Kemensos.
Usai dari Malamenggu, tim Kemensos dijadwalkan melanjutkan kunjungan ke Kampung Palahanaeng. Desa ini telah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan KAT tahun 2026 dengan total 43 rumah. Selain Palahanaeng, program KAT juga akan menyasar Kampung Hangke dan Binebas. Palahanaeng dipilih lebih dahulu karena sudah melewati tahap penelitian awal studi kelayakan (PASK) oleh Kemensos bersama kalangan akademisi.
“Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Sangihe, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah. Perjuangan Bupati dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat akhirnya membuahkan hasil nyata,” pungkas Pangandaheng.
(*Udy)
