Ekuatornews.com. – Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten/kota dan lintas sektor, yang digelar di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati memaparkan sejumlah rencana strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk langkah-langkah berbasis data dan sinergitas lintas sektor.
Menurut Bulahari, angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2024 tercatat sebesar 10,84 persen atau 14.380 jiwa, sementara angka kemiskinan ekstrem berdasarkan data BPS mencapai 0,45 persen atau 645 jiwa. Berdasarkan data P3KE, terdapat 4.093 kepala keluarga (KK) dan 18.541 individu, namun setelah dilakukan pemurnian data, jumlah tersebut berkurang menjadi 117 KK dan 163 jiwa.
Lebih lanjut dijelaskan, hasil verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan pada tahun 2025 kembali memperbarui data kemiskinan ekstrem menjadi 55 KK, yang tersebar di 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pada tahun 2025 terjadi sedikit kenaikan angka kemiskinan sebesar 0,07 persen, dari 10,84 persen di tahun sebelumnya menjadi 10,91 persen. Namun jika melihat tren dari tahun 2023 hingga 2025, fluktuasi ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga komoditas dan tekanan inflasi, terutama di wilayah kepulauan,” ujar Wakil Bupati.
Meski demikian, Bulahari menegaskan bahwa angka kemiskinan di Sangihe masih tergolong stabil, dan pemerintah daerah terus berupaya menjaga agar tren tersebut tidak meningkat signifikan.
Wakil Bupati mengakui, tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kepulauan adalah kondisi geografis yang menyebabkan masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan dasar. Selain itu, data penerima bantuan sosial dinilai belum sepenuhnya valid, sehingga perlu dilakukan verifikasi dan validasi lanjutan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.
“Langkah strategis yang telah kami lakukan antara lain pemetaan faktor determinan penyebab kemiskinan per wilayah, pemutakhiran data melalui monitoring dan evaluasi, serta penguatan sinergi lintas sektor dan perangkat daerah,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peran pengampu program untuk memaksimalkan kegiatan verivali agar data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat miskin.
Terkait komitmen daerah, Wakil Bupati menyebut target penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025–2029, yaitu:
Tahun 2025: angka kemiskinan 9,5% dan kemiskinan ekstrem 0,50%
Tahun 2026: angka kemiskinan 8,2%
Sementara itu, alokasi dana penanggulangan kemiskinan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
APBD/APBN: Tahun 2023 sebesar Rp35,6 miliar, meningkat menjadi Rp86,9 miliar pada 2024, dan menurun menjadi Rp22,9 miliar pada 2025 dengan realisasi hingga semester I mencapai Rp13,9 miliar.
APBDes: Tahun 2023 terealisasi Rp22,05 miliar, meningkat menjadi Rp60,9 miliar di 2024, dan hingga semester I tahun 2025 sebesar Rp29 miliar.
Untuk tahun 2026, direncanakan alokasi APBD sebesar Rp36,7 miliar, sementara dari APBDes akan menyesuaikan kebutuhan prioritas program di masing-masing desa.
Dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah juga menggandeng sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
Beberapa di antaranya:
1. PT PLN (Persero) UP3 Tahuna — bantuan penerangan jalan umum.
2. PT Pertamina (Persero) TBBM Tahuna — program pelatihan tanggap darurat serta sosialisasi penanganan kebakaran bagi lembaga penyalur.
Selain itu, Pemkab Sangihe juga meluncurkan inovasi daerah “Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada untuk Ketahanan Pangan) melalui Instruksi Bupati Nomor 500.6/36/2732 Tahun 2025. Program ini mendorong seluruh masyarakat untuk menanam komoditas pertanian di lahan pekarangan kantor maupun rumah, guna memperkuat ketahanan pangan lokal dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga.
Pada akhir kegiatan, Wakil Bupati Tendris Bulahari turut menandatangani berita acara pernyataan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah sebagai bentuk komitmen bersama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan lintas sektor.
(*Udy)
