Dukcapil Sangihe Perkuat Tata Kelola Pencatatan Perkawinan Non-Muslim Lewat Bimtek Perdana

Sangihe753 Dilihat

Ekuatornews.com. – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencatatan Sipil terkait Perkawinan Non-Muslim. Kegiatan ini digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman, kompetensi, dan keseragaman persepsi bagi aparatur pemerintah serta pimpinan gereja dalam penyelenggaraan pencatatan perkawinan sesuai regulasi yang berlaku.

Acara Bimtek secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Sangihe, Melanchton H. Wolff, ST, ME, yang digelar di papanuhung santiago tampungang lawo didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Johanis E. H. Pilat, S.Sos, MM.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk memastikan pelayanan pencatatan sipil semakin mudah diakses masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi setiap warga.

“Pelayanan pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan non-Muslim, harus mengedepankan aksesibilitas, kepastian hukum, serta kualitas pelayanan publik. Pemerintah terus memperkuat kapasitas aparatur guna menghadirkan pelayanan yang profesional dan responsif,” tegas Sekda.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil, Davidson Henry Djarang, S.IP, menyampaikan bahwa Bimtek ini menjadi momentum strategis dalam meningkatkan pemahaman teknis mengenai prosedur administrasi, koordinasi lintas lembaga, serta pelaksanaan sesuai Undang-undang Administrasi Kependudukan.

“Kami berharap Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan/Desa dapat menyamakan persepsi tentang perkawinan, baik dari perspektif pemerintahan maupun agama,” ujarnya.

 

Kegiatan Bimtek direncanakan berlangsung pada lima titik wilayah kecamatan dan dilaksanakan selama satu minggu, dengan narasumber Plt. Kadis Dukcapil Davidson Henry Djarang, S.IP dan Kabid Pelayanan Capil Fredy A. Sembung, S.Pd.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

(*Udy)