Ekuatornews.com. – Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., memastikan krisis ketersediaan obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah Sakit Daerah Liung Kendage (RSDLK) Tahuna telah teratasi. Dalam waktu dekat, seluruh stok vital tersebut dipastikan lengkap, mengakhiri kekhawatiran warga terkait layanan kesehatan.
Kepastian itu disampaikan Bupati saat diwawancarai awak media di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (5/12/2025), merespons isu kelangkaan obat serta polemik pengadaan barang baru di tengah utang lama yang belum terselesaikan.
“Kami sudah mencari cara dari beberapa minggu yang lalu, mengarahkan solusi jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Thungari. “Hari ini BMHP sudah tersedia, dan sebagian besar obat-obatan juga sudah kami suplai dari Dinas Kesehatan. Dalam satu minggu ke depan, stok obat di RSDLK Tahuna sudah lengkap.”
Dengan terpenuhinya logistik kesehatan tersebut, Bupati menegaskan tidak boleh lagi ada pasien yang terpaksa membeli resep di luar rumah sakit.
Bupati Thungari menyoroti persoalan mendasar yang menurutnya memicu krisis: penggunaan obat paten yang jauh lebih mahal dibanding obat generik. Sejak awal menjabat Februari lalu, ia telah menginstruksikan agar pengadaan obat memprioritaskan obat generik.
“Sejak kami datang sebagai bupati, kami sudah menginstruksikan semua obat diutamakan generik,” tegasnya. “Namun masih ada obat paten yang diadakan. Obat paten itu mahal, sehingga anggaran terkuras.”
Penegasan kembali penggunaan obat generik diharapkan dapat menekan biaya operasional sekaligus memastikan ketersediaan obat lebih stabil sesuai perencanaan.
Terkait penanganan jangka pendek, Bupati memaparkan skema pemanfaatan pendapatan internal RSDLK. Berdasarkan mekanisme BLUD, 50% pendapatan rumah sakit diperuntukkan bagi jasa medik, sementara 50% lainnya dialokasikan untuk pengadaan obat-obatan.
“Yang harus dipahami bersama, prioritas utama adalah obat-obatan agar proses penyembuhan pasien tetap berjalan,” jelas Thungari. “Ketika obat habis, seharusnya kita suplai dulu dari pos jasa medik. Namun praktik itu tidak dilakukan selama ini.”
Menurutnya, sebagai BLUD, RSDLK memiliki ruang gerak pengelolaan anggaran yang mandiri, termasuk perencanaan dan pembelian obat. Karena itu, manajemen RS dituntut lebih akuntabel dan adaptif.
Bupati turut membandingkan kondisi RSDLK dengan rumah sakit swasta di kota besar. Ia menyebut beban operasional utama seperti gaji pegawai dan pembangunan infrastruktur telah ditanggung APBD, termasuk pembayaran bunga Dana PEN yang hampir mencapai Rp 100 miliar per tahun. Tahun depan, RS juga akan menerima bantuan alat kesehatan senilai Rp 16 miliar dari Kementerian Kesehatan.
“Harusnya sangat gampang bagi sebuah rumah sakit untuk mendapatkan profit jika sebagian besar belanja pegawai sudah disuplai APBD,” kritiknya.
Ia menambahkan, pada 2021 RSDLK sempat mencatatkan surplus. Karena itu, Bupati berkomitmen mengidentifikasi penyebab menurunnya performa keuangan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita harus membuat RS ini mandiri sehingga pengembangan berjalan teratur, dan yang paling utama adalah pelayanan masyarakat,” tegasnya menutup wawancara.
(*udy)
