Pemprov Sulut Tinjau Langsung Pelayanan Adminduk di Kepulauan Sangihe

Sangihe461 Dilihat

Ekuatornews.com. – Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa (9/12/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memastikan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di seluruh daerah berjalan efektif, transparan, serta sesuai regulasi dan standar pelayanan yang berlaku. Tim provinsi meninjau langsung berbagai aspek penyelenggaraan layanan, mulai dari pemenuhan standar waktu pelayanan, ketersediaan sarana prasarana, hingga capaian indikator pelayanan publik.

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan KB Daerah Provinsi Sulut Christodarma sondakh, SH memimpin langsung agenda monev tersebut. Ia menegaskan pentingnya konsistensi peningkatan kualitas layanan adminduk demi memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat.

“Monitoring seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa layanan adminduk di daerah berjalan sesuai standar nasional. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik,” ujarnya.

 

Selain mengevaluasi proses layanan, kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan Pemkab Kepulauan Sangihe dalam percepatan transformasi digital administrasi kependudukan. Penguatan diarahkan pada peningkatan inovasi layanan berbasis teknologi informasi, termasuk integrasi sistem dan optimalisasi layanan daring.

Pemprov Sulut juga mendorong hadirnya inovasi non-digital yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang sulit diakses, sehingga pemerataan pelayanan dapat tercapai.

Melalui pelaksanaan monev ini, pemerintah provinsi menegaskan komitmen untuk terus mendukung layanan adminduk yang berkinerja tinggi di seluruh kabupaten/kota. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(*Udy)