Ekuatornews.com. – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menggenjot upaya percepatan penurunan angka kemiskinan dengan menetapkan target ambisius, yakni menekan tingkat kemiskinan hingga di bawah 10 persen pada tahun 2026. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Program Penanggulangan Kemiskinan yang digelar di Ballroom Tahuna Beach Hotel & Resort, Kamis (18/12/2025).
Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, saat membuka Rakorev menekankan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan.
“Berdasarkan indikator ekonomi makro daerah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini tercatat sebanyak 14.380 jiwa atau sekitar 10,91 persen,” ungkap Wakil Bupati.
Angka tersebut, lanjutnya, menjadi tantangan serius mengingat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 berada pada kisaran 9,95 persen, yang selanjutnya ditargetkan turun hingga 9,70–9,80 persen pada tahun 2026.
“Target ini menuntut kerja keras, komitmen bersama, serta langkah-langkah percepatan yang terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran dari seluruh perangkat daerah,” tegas Bulahari.
Melalui peran strategis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong tujuh langkah percepatan utama, yakni:
1. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar;
4. Penguatan perlindungan sosial masyarakat;
5. Pendorongan kegiatan ekonomi masyarakat;
6. Pengembangan koperasi dan UMKM;
7. Optimalisasi pemanfaatan dana desa.
Wakil Bupati berharap Rakorev ini mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang saling mendukung antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga upaya penurunan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Rakorev tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Melanthon Herry Wolff, para asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Pengukuhan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
(*Udy)
