NABIRE, EkuatorNews.com — Imanuel F.H. Rumbewas, ST meminta agar Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah se-Tanah Papua di Timika tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan langkah nyata untuk membenahi pelayanan pendidikan di wilayah Papua, khususnya di kampung-kampung terpencil.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Tanah Papua karena berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini berakar dari lemahnya kualitas sumber daya manusia.
“Kalau mau Papua maju, maka fokus pertama harus pada pelayanan pendidikan. Semua persoalan daerah pada akhirnya kembali pada kualitas sumber daya manusia,” ujar Imanuel melalui pesan WhatsApp, Rabu (13/5/2026).
Ia menilai berbagai persoalan seperti kemiskinan, perjudian togel, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), hingga konflik sosial tidak dapat diselesaikan tanpa peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Imanuel juga menyoroti penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai harus lebih banyak diarahkan untuk kebutuhan pendidikan masyarakat di kampung-kampung terpencil. Ia meminta agar minimal 30 persen Dana Otsus benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan sektor pendidikan, bukan hanya terserap pada belanja operasional pemerintahan.
Perhatian khusus juga disampaikan terhadap kondisi pendidikan di wilayah perbatasan Kabupaten Nabire dan Kabupaten Kaimana, terutama di SD YPK Bethel Kampung Persiapan Simbokeri, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire.
Menurutnya, sekolah tersebut masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi.
Berdasarkan aspirasi guru, siswa, dan orang tua murid, sejumlah kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi antara lain pembangunan ruang kelas dan ruang guru, penambahan tenaga pendidik, penyediaan perabot sekolah, pembangunan fasilitas MCK, bantuan buku Kurikulum Merdeka, hingga fasilitas pendukung pembelajaran seperti laptop dan printer.
Imanuel berharap Rakor Pimpinan Daerah se-Tanah Papua di Timika dapat menghasilkan kebijakan konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah pedalaman dan pesisir Papua.
“Pendidikan di kampung jangan terus tertinggal. Anak-anak Papua berhak mendapatkan fasilitas belajar yang layak demi masa depan daerah ini,” tegasnya. (IKI)
