BINTUNI, EkuatorNews.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni menggelar rapat internal pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2026 dan dihadiri para ketua serta anggota kelompok kerja (pokja) pembangunan Zona Integritas.
Rapat ini merupakan bagian dari upaya penguatan komitmen menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas yang menjadi salah satu instrumen utama dalam proses penilaian pembangunan Zona Integritas.
Masing-masing kelompok kerja melakukan pembahasan terkait pemenuhan data dukung, kelengkapan eviden, serta kesesuaian dokumen dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen penilaian dapat terpenuhi secara optimal.
Selain membahas penyusunan LKE, rapat juga menjadi sarana koordinasi dan evaluasi terhadap progres pelaksanaan program kerja pada setiap area perubahan. Para peserta berdiskusi mengenai strategi penyempurnaan dokumen, penguatan inovasi pelayanan, serta berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas.
Melalui kegiatan ini, seluruh tim pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan pembenahan birokrasi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Rapat internal tersebut juga menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan satuan kerja menghadapi proses evaluasi pembangunan Zona Integritas Tahun 2026, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas. (IKI)
