Bupati Malang Sanusi hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sekda, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita serta sejumlah kepala dinas, badan dan direktur BUMD. Sementara Wali Kota Andrei Angouw didampingi Asisten III Donal Supit, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat Pemkot Manado.
Manado, EkuatorNews.com – Wali Kota Manado Andrei Angouw menerima kunjungan kerja Bupati Malang Sanusi bersama rombongan di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Selasa (18/8/2026) siang.
Kunjungan Pemerintah Kabupaten Malang ini bukan sekadar silaturahmi. Rombongan datang untuk belajar dan bertukar pengalaman dengan Pemerintah Kota Manado, khususnya terkait pengembangan bahari, pariwisata, investasi, konektivitas wilayah hingga inovasi pembangunan daerah.
Bupati Malang Sanusi hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sekda, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita serta sejumlah kepala dinas, badan dan direktur BUMD. Sementara Wali Kota Andrei Angouw didampingi Asisten III Donal Supit, S.H., M.H., serta sejumlah pejabat Pemkot Manado.
Dalam pertemuan tersebut, Sanusi menyampaikan bahwa kunjungan ini berkaitan dengan implementasi Perda Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029.
Fokusnya antara lain mempercepat pengembangan wilayah Malang Selatan melalui penguatan konektivitas, pengembangan ekonomi kelautan, pariwisata, investasi dan inovasi pembangunan daerah.
“Kami ingin belajar dan berkoordinasi, terutama bagaimana pemerintah daerah bisa mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan PAD, menggerakkan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan,” ujar Sanusi.
Ia juga memaparkan kondisi Kabupaten Malang, mulai dari jumlah penduduk, wilayah, kondisi sosial masyarakat hingga sektor ekonomi dan industri.
Menanggapi hal tersebut, Andrei Angouw kemudian memaparkan gambaran umum Kota Manado. Menurutnya, Manado berkembang sebagai kota jasa dan perdagangan, sementara sektor pariwisata terus bertumbuh meski kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih belum sebesar perdagangan dan jasa.
Wali Kota juga menyampaikan kondisi demografi Manado yang berdasarkan data BPS berada di kisaran 450 ribu lebih penduduk.
Sesi diskusi kemudian berlangsung cukup menarik. Sejumlah pejabat Pemkab Malang melontarkan pertanyaan mengenai berbagai inovasi dan pelayanan yang diterapkan di Kota Manado.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk mekanisme penerimaan retribusi setelah adanya kerja sama dengan PLN.
Andrei menjelaskan, hal tersebut dapat dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, termasuk Perkim dan Bapperida. Ia juga menjelaskan bahwa penentuan tarif memiliki mekanisme dan ketentuan yang telah diatur secara nasional.
Rombongan Malang juga tertarik dengan posisi Manado sebagai daerah transit sekaligus pusat aktivitas bagi wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk koneksi dengan daerah dan negara tetangga.
Menurut Andrei, posisi Manado sebagai pusat kawasan sebenarnya sudah berlangsung secara historis.
“Manado memang dari dulu sudah menjadi center bagi daerah-daerah di sekitar. Secara historis posisi itu sudah terbentuk,” jelasnya.
Hal menarik lainnya adalah pembahasan mengenai Command Center dan layanan darurat 112. Andrei menjelaskan bahwa sistem tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk memantau sekaligus merespons berbagai kondisi masyarakat, termasuk persoalan sosial dan keamanan.
Layanan 112 juga telah terintegrasi melalui kerja sama dengan Polres serta PLN, termasuk dalam penanganan informasi terkait penerangan di rumah maupun kawasan permukiman.
Tak hanya itu, Andrei turut memaparkan digitalisasi pemerintahan yang dikembangkan Pemkot Manado. Pemerintah kota membangun sistem sendiri untuk memantau berbagai program dan kegiatan, sekaligus memiliki data profil masyarakat hingga aktivitas kepala lingkungan.
“Semua masyarakat Kota Manado ada datanya. Kerja-kerja kepala lingkungan juga kita bisa pantau,” kata Andrei.
Dalam diskusi tersebut, Wali Kota juga sempat menanyakan kondisi pelayanan dan pendapatan PDAM Kabupaten Malang. Dari pembahasan itu diketahui pendapatan layanan PDAM Kabupaten Malang berada di kisaran Rp50 miliar per tahun.
Pembahasan kemudian melebar ke potensi perikanan, termasuk hilirisasi ikan cakalang. Andrei menjelaskan bahwa pengalengan ikan lebih banyak berkembang di Bitung, sementara di Manado potensi cakalang banyak dikembangkan oleh pelaku UMKM dalam bentuk cakalang asap atau yang dikenal sebagai cakalang fufu.
Salah satu momen yang cukup menarik terjadi ketika Kepala Bappeda Kabupaten Malang menanyakan peran dan beban kerja kepala lingkungan di Kota Manado.
Rombongan terlihat cukup terkejut ketika mengetahui insentif kepala lingkungan di Kota Manado mencapai Rp5 juta per bulan. Angka tersebut dibandingkan dengan insentif di Kabupaten Malang yang disebut berada di kisaran Rp3 juta per tahun.
Bukan hanya kepala lingkungan, Andrei juga menjelaskan adanya dukungan insentif bagi tokoh agama di Kota Manado yang berada pada kisaran Rp750 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan.
Pertemuan kemudian ditutup dengan pertukaran cendera mata antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Manado.
Kunjungan ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman antardaerah, sekaligus membuka peluang kerja sama lebih lanjut dalam pengembangan ekonomi, pariwisata, investasi, pelayanan publik dan inovasi pembangunan.
(***/Enny)
