Sangihe, Ekuatornews.com – Keraguan sejumlah orang tua terhadap pemberian imunisasi Human Papillomavirus (HPV) bagi anak perempuan mendapat perhatian Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dr. Handry Pasandaran, menegaskan pihaknya memilih pendekatan edukasi dan dialog untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, bukan dengan menyalahkan maupun menekan orang tua.
“Menanggapi adanya sejumlah orang tua yang belum bersedia anak perempuannya menerima imunisasi HPV, kami memahami bahwa setiap orang tua tentu ingin memastikan yang terbaik bagi anaknya. Dinas Kesehatan akan merespons hal ini dengan edukasi dan dialog, bukan dengan menyalahkan atau menekan masyarakat,” ujar Handry.
Menurutnya, imunisasi HPV merupakan bagian dari program imunisasi nasional untuk mencegah infeksi Human Papillomavirus yang dapat menyebabkan kanker leher rahim atau kanker serviks.
Ia menyebut Kementerian Kesehatan menegaskan vaksin HPV aman dan efektif, sementara pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) tetap dilanjutkan.
“Setiap dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi tetap harus dipantau, dilaporkan, dan dikaji sesuai prosedur,” katanya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tona, dr. Marsye Verawati Ohy, menjelaskan vaksinasi HPV diberikan pada usia sekolah sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Menurutnya, kanker leher rahim menjadi salah satu penyakit kanker yang perlu mendapat perhatian karena dapat berkembang dalam waktu cukup panjang dan pada tahap awal sering kali tidak menimbulkan gejala.
“Kalau untuk imunisasi HPV, ini sebetulnya vaksinasi untuk mencegah kanker leher rahim. Mengapa diberikan kepada anak kelas 5 SD? Karena memang harus diberikan sebelum mereka terpapar infeksi HPV,” jelas Marsye Senin (21/9/2026) kepada awak media saat di temui di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, pemberian vaksin tidak harus berhenti apabila seorang anak mengalami kendala saat pelaksanaan di kelas 5 SD. Anak yang belum mendapatkan vaksin dapat dikejar pada kelas 6 maupun ketika memasuki SMP sesuai mekanisme yang berlaku.
Marsye mengibaratkan vaksinasi sebagai bentuk perlindungan sebelum risiko terjadi.
“Kalau torang mau naik oto, torang pakai seatbelt dulu untuk mencegah. Mau naik motor, pakai helm dulu. Bukan nanti sesudah kecelakaan baru mau pakai helm. Sama dengan ini, sebelum mereka terpapar, di usia dewasa nanti, mereka sudah diberikan vaksinasi HPV,” katanya.
Menjawab kekhawatiran orang tua mengenai efek samping, Marsye mengatakan setiap imunisasi tetap memiliki kemungkinan menimbulkan reaksi setelah penyuntikan. Namun, menurutnya, reaksi yang umum biasanya bersifat ringan.
“Biasanya paling cuma nyeri di daerah suntikan atau ada bengkak. Bisa juga demam ringan,” jelasnya.
Ia menegaskan petugas kesehatan tidak serta-merta memberikan suntikan kepada anak. Sebelum imunisasi dilakukan, petugas terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atau skrining.
Jika anak sedang mengalami kondisi tertentu, pemberian imunisasi dapat ditunda dan petugas akan melakukan penyisiran kembali atau sweeping.
“Kalau anak misalnya ada kendala, torang akan tunda. Petugas akan kembali untuk sweeping,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, anak yang belum mendapatkan vaksin saat pelaksanaan di sekolah dapat memperoleh pelayanan di Posyandu maupun Puskesmas sesuai ketentuan.
Marsye juga menjelaskan apabila terdapat dugaan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), terdapat mekanisme untuk melakukan penilaian guna mengetahui apakah keluhan yang muncul berkaitan dengan imunisasi atau disebabkan kondisi lain.
Menurut Marsye, vaksinasi HPV bagi sasaran yang dimaksud diberikan satu kali sesuai program yang berjalan.
Ia menjelaskan sasaran utama berada pada usia sekolah karena vaksinasi diberikan sebelum risiko paparan HPV meningkat.
“Sebisa mungkin sebelum umur 15 tahun sudah disuntik HPV,” katanya.
Marsye menambahkan, penyebab utama kanker leher rahim adalah infeksi HPV. Dari berbagai tipe HPV, terdapat tipe berisiko rendah maupun berisiko tinggi. Tipe tertentu, seperti HPV 16 dan 18, diketahui berkaitan dengan kanker serviks.
Dalam pelaksanaan BIAS, menurut Marsye, terdapat sejumlah penyakit yang menjadi sasaran pencegahan imunisasi. Di antaranya campak dan rubella, difteri, tetanus serta HPV.
Ia mengingatkan bahwa sebagian imunisasi yang diberikan melalui BIAS merupakan pengulangan dari imunisasi yang sebelumnya telah diterima anak ketika masih bayi atau balita.
“Campak kan sudah diberikan waktu sembilan bulan. Jadi ini sebenarnya hanya ulangan. Tidak perlu takut,” ujarnya.
Untuk wilayah kerja Puskesmas Tona, petugas telah melakukan sosialisasi dan turun langsung ke sejumlah sekolah.
Marsye menyebut kegiatan telah dilakukan di beberapa sekolah, termasuk di Tidore dan Dumuhung. Petugas juga melakukan kegiatan di SDN Inpres Tona.
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengajak orang tua yang masih ragu agar tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Handry Pasandaran meminta masyarakat berkonsultasi langsung dengan tenaga kesehatan maupun Puskesmas untuk memperoleh penjelasan sesuai kondisi anak.
“Kami mengajak orang tua yang masih ragu untuk berkonsultasi langsung dengan Puskesmas atau tenaga kesehatan serta memperoleh informasi dari sumber resmi,” kata Handry.
Ia berharap keputusan mengenai imunisasi anak dibuat berdasarkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Harapan kami, keputusan mengenai imunisasi anak dibuat berdasarkan informasi yang benar, demi perlindungan kesehatan anak-anak perempuan Sangihe pada masa mendatang,” pungkasnya.
(*udy)
