Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendatangi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital (Balmon) Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026).
Sangihe, Ekuatornews.com – Persoalan pemerataan akses telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mendapat perhatian serius.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendatangi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital (Balmon) Kelas I Manado, Selasa (22/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut menjadi langkah Pemkab dan DPRD Sangihe untuk mendorong percepatan penanganan wilayah yang hingga kini masih mengalami keterbatasan jaringan telekomunikasi.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Sangihe mengungkapkan masih terdapat 38 wilayah yang mengalami low signal dan 17 wilayah berada dalam kondisi blankspot.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius bagi masyarakat di wilayah kepulauan, mengingat akses telekomunikasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan komunikasi sehari-hari, tetapi juga berpengaruh terhadap pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sangihe Ronal Lumiu SH menjelaskan, kondisi geografis Sangihe sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan inventarisasi terhadap wilayah yang mengalami gangguan maupun keterbatasan jaringan sebagai bahan untuk mendorong penanganan secara bertahap.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh akses telekomunikasi yang memadai. Data mengenai wilayah low signal dan blankspot telah kami inventarisasi sebagai dasar untuk dilakukan penanganan secara bertahap,” ujarnya.
Pemkab berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada pendataan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas lembaga dan keterlibatan penyelenggara jaringan telekomunikasi.
Sementara itu, pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe turut menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah memperjuangkan pemerataan konektivitas digital.
DPRD menilai ketersediaan jaringan telekomunikasi menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan publik sekaligus membuka akses masyarakat terhadap berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital.
Melalui pertemuan dengan Balmon Kelas I Manado, Pemkab Sangihe berharap adanya dukungan sesuai kewenangan, termasuk koordinasi, pemetaan kondisi spektrum dan jaringan, serta mendorong keterlibatan operator telekomunikasi dalam penanganan wilayah yang belum mendapatkan layanan secara optimal.
Pemkab Sangihe juga menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Balmon, BAKTI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta para penyelenggara telekomunikasi.
Sebanyak 55 wilayah yang terdiri dari 38 low signal dan 17 blankspot kini menjadi pekerjaan yang perlu ditangani secara bertahap dan terencana.
Pemerintah daerah berharap persoalan geografis tidak menjadi penghalang bagi masyarakat di wilayah terpencil untuk memperoleh hak atas konektivitas digital.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan layanan komunikasi dan internet hingga ke pelosok Kepulauan Sangihe, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal akibat keterbatasan akses jaringan.
(*udy)
