KAIMANA, EkuatorNews.com – Fraksi Demokrat DPRK Kaimana, Papua Barat, menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum Fraksi Demokrat tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRK Kaimana, Jumat (25/9/2026).
Salah satu hal yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat adalah kepastian pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Kaimana.
Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Kaimana segera memberikan kepastian kepada para calon P3K paruh waktu, mengingat sebelumnya telah dilakukan rapat bersama pemerintah daerah yang diwakili Sekda dengan perwakilan P3K paruh waktu.
“Pemerintah daerah diminta menangani persoalan tersebut secara baik dan bijak serta memberikan kepastian bagi para calon P3K paruh waktu,” tegas Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRK Kaimana, Matias Farisa.
Selain P3K paruh waktu, Fraksi Demokrat menyoroti honorarium pendamping Kabupaten pada Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA).
Fraksi menilai penggunaan standar honorarium kementerian perlu disesuaikan karena program tersebut menggunakan APBD Kabupaten Kaimana, bukan APBN.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta honorarium pendamping SAMISAKA disesuaikan dengan upah minimum regional Papua Barat.
Fraksi Demokrat juga meminta Pemkab Kaimana mempercepat pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan dalam APBD induk 2026. Percepatan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi penumpukan anggaran setelah APBD Perubahan 2026 disahkan.
Dalam penanganan kebakaran, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mengambil langkah serius dengan melibatkan TNI dan Polri serta memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sementara itu, terkait kebutuhan sarana perkantoran, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mempertimbangkan pemberian hibah kepada KPU dan Bawaslu melalui APBD 2027 untuk penimbunan lahan kantor di Jalan Lingkar Simora.
Usulan tersebut disampaikan dengan alasan KPU dan Bawaslu disebut belum memiliki kantor permanen yang representatif.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah daerah memberikan hibah sesuai proposal yang diajukan Batalyon 764 Iamba Baua untuk pembangunan talud. Hal ini menyusul adanya longsor yang dinilai mengancam bangunan fasilitas batalyon.
Terkait program SAMISAKA, Fraksi Demokrat turut menyoroti anggaran monitoring yang disediakan dalam kegiatan di tujuh distrik.
Fraksi meminta hasil monitoring yang dilaksanakan pihak distrik diserahkan kepada DPRK Kaimana dalam bentuk dokumen lengkap sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
Fraksi Demokrat juga menyoroti peran Yon TP 864/Nane Nambae dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat menangani bencana alam.
Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan dukungan dana operasional kepada satuan tersebut guna mendukung penanganan bencana di Kabupaten Kaimana.
Di bidang pendidikan, Fraksi Demokrat menyoroti 13 sekolah dasar yang disebut tidak dapat melaksanakan ujian pada 2026 akibat ketiadaan tenaga proktor dan teknisi.
“Pemerintah daerah diminta segera menyiapkan sarana pendukung serta memberikan pelatihan kepada proktor dan teknisi agar persoalan tersebut tidak kembali merugikan siswa,” jelas Matias Farisa.
Fraksi Demokrat juga meminta kekurangan anggaran untuk pelayanan perekaman dan pembuatan E-KTP di tingkat distrik dan kampung menjadi perhatian dalam penganggaran pemerintah daerah.
Sementara di sektor perikanan, Fraksi Demokrat memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan pendapatan nelayan melalui pengiriman hasil laut.
Fraksi meminta pemerintah daerah mengambil langkah strategis, termasuk mengkaji perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Fraksi mengusulkan adanya ruang untuk memasukkan objek pajak dan retribusi lainnya, termasuk pengujian hasil perikanan serta komoditas seperti kakao dan pala.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah membangun kerja sama dengan maskapai yang beroperasi di Kabupaten Kaimana untuk memberikan subsidi kargo bagi pengusaha hasil laut yang menggunakan jasa penerbangan.
“Fraksi juga merekomendasikan agar subsidi kargo angkutan udara untuk pengiriman hasil laut ke Jakarta dipertimbangkan dengan sumber dana dari APBD Kaimana,” tegas Matias Farisa.
(***/REI RUMLUS)
