KAIMANA, EkuatorNews.com — Wakil Bupati Kaimana Isak Waryensi menyampaikan jawaban Pemerintah Kabupaten Kaimana atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRK terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2026.
Jawaban tersebut disampaikan Isak Waryensi dalam rapat paripurna DPRK Kaimana di Ruang Rapat DPRK Kaimana, Jumat (25/9/2026).
Salah satu poin utama yang dijelaskan Wakil Bupati adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp114,303 miliar sebagai sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026.
Isak menjelaskan, setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp685 juta, SiLPA tersebut menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp113,618 miliar.
Menurutnya, pembiayaan netto itu digunakan untuk menutup defisit anggaran dan dialokasikan secara selektif untuk sejumlah program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Penggunaan SiLPA ini dialokasikan secara selektif untuk kegiatan yang berdampak langsung pada penanganan kemiskinan, penyediaan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk percepatan penyaluran program SAMISAKA,” jelas Isak dalam jawaban Pemerintah Daerah.
Di sisi lain, Wakil Bupati mengakui realisasi belanja APBD hingga Semester I 2026 masih berada pada angka 20,65 persen.
“Realisasi tersebut mencapai sekitar Rp220,006 miliar dari total anggaran sebesar Rp1,065 triliun,” ungkapnya.
Menurut Isak, rendahnya realisasi belanja antara lain dipengaruhi kendala administrasi serta proses pengadaan barang dan jasa.
“Belanja modal menjadi salah satu komponen dengan serapan terendah, yakni baru mencapai 1,24 persen hingga Semester I 2026,” tuturnya.
Untuk mempercepat pelaksanaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kaimana menyiapkan sejumlah langkah.
Langkah tersebut meliputi penyesuaian dan penjadwalan ulang kegiatan pada triwulan IV, monitoring mingguan terhadap proses lelang dan pemaketan melalui SiRUP/SPSE, serta pengetatan verifikasi dokumen RKA/DPA-SKPD.
“Pemerintah Daerah akan mengambil langkah penyesuaian dan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, monitoring mingguan terhadap proses lelang dan pemaketan, serta pengetatan verifikasi RKA/DPA-SKPD,” ujar Isak.
Sementara itu, Wabup Kaimana menyebutkan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, tambahan belanja daerah tercatat sebesar Rp186,057 miliar. Pada saat yang sama, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp78,754 miliar.
“Selisih kebutuhan pembiayaan tersebut ditopang oleh pemanfaatan SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit,” katanya.
Isak pun mengatakan tambahan belanja daerah diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, terutama pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Alokasi gabungan untuk kedua sektor tersebut mencapai sekitar Rp126,967 miliar atau 68,06 persen dari total tambahan belanja daerah,” ucapnya.
Dari jumlah tersebut, Isak Waryensi menuturkan sektor pelayanan dasar memperoleh alokasi sekitar Rp71,752 miliar. Sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan Orang Asli Papua (OAP) dialokasikan sekitar Rp55,215 miliar.
“Pemkab Kaimana juga memastikan tidak akan menambah kegiatan fisik baru yang berisiko tidak dapat diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan,” tegasnya.
Menurut Isak, belanja modal fisik dalam Perubahan APBD 2026 akan diprioritaskan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan, memenuhi kewajiban atas pekerjaan yang telah selesai, serta membiayai paket konstruksi yang dinilai realistis untuk diselesaikan tepat waktu.
Kebijakan tersebut, kata Isak, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan tambahan anggaran dalam Perubahan APBD 2026 dapat direalisasikan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Jawaban Pemerintah Kabupaten Kaimana tersebut disampaikan sebagai bagian dari tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Kaimana dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
(REI RUMLUS)
