Sangihe, Ekuatornews.com – Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, membawa semangat penguatan ekonomi daerah melalui keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Forum nasional yang mempertemukan para kepala daerah dan pemangku kepentingan sektor keuangan dari berbagai wilayah di Indonesia ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.”
Rakornas tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Bagi Kabupaten Kepulauan Sangihe, agenda ini memiliki arti strategis. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perluasan akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Nelayan, petani, dan pelaku UMKM membutuhkan akses terhadap layanan keuangan yang mudah dijangkau, termasuk pembiayaan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Tantangan geografis sebagai daerah kepulauan juga menjadi perhatian tersendiri bagi Sangihe. Pemerataan layanan keuangan hingga ke wilayah kecamatan, kampung, dan pulau-pulau terluar membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan produktif, serta menghadirkan peluang ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat.
Keikutsertaan Wabup Tendris Bulahari dalam Rakornas TPAKD 2026 sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Harapannya, hasil koordinasi di tingkat nasional tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat Sangihe, terutama nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi daerah.
Dengan akses keuangan yang semakin luas dan merata, potensi ekonomi Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dapat berkembang lebih optimal, sekaligus membuka jalan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
(*udy)
