Sangihe, Ekuatornews.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari pengelolaan pendidikan, isu oknum guru yang viral di media sosial, hingga pembayaran honor guru PPPK paruh waktu.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Chorleins Y. Y. Samahati ST saat dikonfirmasi awak media, Senin (9/11/2026), di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.
Forum tersebut dikemas dalam bentuk dialog bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan LSM, pengawas sekolah, guru, serta kepala sekolah. Pertemuan ini bertujuan menjaring aspirasi dan masukan terkait peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam forum tersebut, sejumlah peserta menyampaikan usulan perbaikan pelayanan publik, termasuk mempertanyakan pengelolaan berbagai urusan pendidikan, seperti penerbitan ijazah dan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP).
Selain persoalan pelayanan, Plt Kadis Pendidikan juga menanggapi isu dugaan perselingkuhan oknum guru yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurutnya, pihak Dinas Pendidikan telah mengambil langkah dengan menindaklanjuti informasi yang beredar, memanggil oknum guru yang diduga terlibat, serta melakukan pemeriksaan melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja karena turut membawa nama baik institusi pendidikan. Oleh sebab itu, proses penanganan dan penentuan sanksi terhadap oknum bersangkutan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Walaupun informasi awalnya berasal dari media sosial, karena sudah menyangkut nama institusi, tentu harus ditindaklanjuti secara serius,” demikian penegasannya.
Pada kesempatan yang sama, ia turut menjelaskan persoalan pembayaran honor tenaga pendidik dan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Bupati dan Wakil Bupati memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Bahkan, melalui APBD Perubahan telah dialokasikan anggaran untuk pembayaran honor tenaga pendidik dan guru PPPK paruh waktu.
Namun demikian, realisasi pembayaran masih menunggu hasil review dari tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Hal ini berkaitan dengan adanya perbedaan ketentuan pembayaran melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), mengingat sebagian guru TK tidak menerima dana BOS, sementara sebagian besar guru SD dan SMP telah menerima alokasi dana tersebut.
Selain itu, masih dilakukan penyesuaian agar nominal pembayaran dapat direalisasikan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait persoalan pemindahan atau mutasi guru, Plt Kadis Pendidikan juga menjelaskan bahwa data guru, termasuk penarikan tunjangan, telah terintegrasi dengan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dengan demikian, ketika seorang guru dikeluarkan dari satuan pendidikan asal dan terdaftar di sekolah tujuan, data pada sistem Dapodik akan menyesuaikan dengan sekolah tempat guru tersebut bertugas.
Ia juga mengungkapkan bahwa oknum guru yang sebelumnya menjadi sorotan publik terkait persoalan pemindahan tersebut telah dipanggil dan menjalani proses pemeriksaan melalui BAP.
Dinas Pendidikan, lanjutnya, akan terus melakukan pembenahan dan memastikan setiap persoalan yang muncul ditangani sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku.
Melalui langkah tersebut, diharapkan kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian bagi tenaga pendidik maupun masyarakat sebagai penerima layanan publik.
(*udy)
