JAKARTA, EkuatorNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria sejak 1961 hingga 2026 telah mencapai 4,39 juta hektare.
Selain itu, hingga 2026 tercatat sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria telah merasakan manfaat dari program penataan aset dan penataan akses.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam simposium bertajuk “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar dalam rangka HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy menegaskan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi dan legalisasi tanah. Lebih dari itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang melalui penataan akses.
Menurutnya, Reforma Agraria memiliki dua komponen utama, yakni penataan aset dan penataan akses. Keduanya harus berjalan beriringan agar tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan produktivitas.
“Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tuturnya.
Pelaksanaan Reforma Agraria ke depan juga akan diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026. Sebagai bagian dari penguatan kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Ossy menjelaskan, tugas Kementerian ATR/BPN dan BRAN memiliki keterkaitan serta saling mendukung dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, mulai dari survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Dalam mendukung tugas BRAN, Kementerian ATR/BPN juga berperan menyediakan data dan informasi, khususnya terkait objek pertanahan yang menjadi kewenangannya, termasuk data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkas Ossy.
Simposium tersebut dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang agraria.
Para narasumber tersebut antara lain Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022, Sofyan Djalil; Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian Maulana; serta DPP Petani NasDem, Nur Amalia.
(***/REI RUMLUS)
