JAKARTA, EkuatorNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) sebagai upaya mendorong pemerataan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hingga dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan TCUN dengan total luas mencapai 19.064,58 hektare.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk program Reforma Agraria. Sementara 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Plh. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan capaian tersebut tidak hanya menjadi indikator kinerja pemerintah, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, TCUN merupakan tanah yang berasal dari hasil penertiban tanah telantar dan telah dikuasai negara untuk selanjutnya didayagunakan kembali sesuai peruntukannya.
Sebelum ditetapkan pemanfaatannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan status tanah serta menghindari potensi sengketa, sehingga proses penetapan peruntukan dan pemanfaatannya dapat berjalan dengan baik.
Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Hal ini bertujuan memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan yang ditetapkan.
Upaya tersebut dilakukan mulai dari inventarisasi, pendayagunaan hingga pengawasan pemanfaatan tanah. Pemerintah berharap tanah-tanah yang sebelumnya telantar dapat kembali produktif dan memberikan nilai ekonomi serta manfaat sosial bagi masyarakat.
Kelompok masyarakat ekonomi lemah juga diharapkan memperoleh manfaat lebih besar melalui kebijakan pendayagunaan tanah tersebut, sejalan dengan prinsip fungsi sosial tanah dan upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang berkeadilan.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono. (***)


















