Sangihe, Ekuatornews com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) mengamankan empat kapal ikan asing (KIA) berbendera Filipina di perairan Laut Sulawesi, tepatnya di wilayah laut teritorial Kepulauan Talaud, pada Senin (16/11/2026). Keempat kapal tersebut diamankan oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 15 saat melaksanakan operasi pengawasan di wilayah perairan Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas kapal perikanan asing merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia sekaligus melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari aktivitas pemanfaatan yang tidak sesuai ketentuan.
“Indonesia memiliki kedaulatan dan kewenangan untuk mengawasi setiap aktivitas di wilayah perairannya. Kami tidak akan membiarkan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Pengawasan akan terus diperkuat,” tegas Menteri Trenggono.
Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., yang akrab disapa Ipunk, menjelaskan bahwa keempat kapal tersebut berasal dari Filipina dengan jumlah awak kapal seluruhnya sebanyak 22 orang berkewarganegaraan Filipina.
“Keempat kapal tersebut diamankan KP Hiu 15 saat melaksanakan pengawasan di Laut Sulawesi. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan muatan ikan tuna sebanyak enam ekor pada tiga kapal, sementara satu kapal lainnya tidak ditemukan muatan ikan,” jelas Ipunk.
Adapun empat kapal yang diamankan terdiri atas M/BCA NAZARENO 02 dengan lima awak kapal dan muatan empat ekor ikan tuna; M/BCA NOEL MAR dengan lima awak kapal dan muatan satu ekor ikan tuna; M/BCA JADON dengan enam awak kapal dan muatan satu ekor ikan tuna; serta M/BCA ELVIE MAY-3 dengan enam awak kapal dan tanpa muatan ikan.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, keempat kapal tersebut kemudian ditarik menuju Pangkalan PSDKP Kelas III Tahuna untuk menjalani pemeriksaan dan proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ipunk menambahkan bahwa pengamanan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjaga wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, khususnya di kawasan perbatasan. Menurutnya, Laut Sulawesi merupakan salah satu wilayah strategis yang memerlukan pengawasan intensif karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang perlu dilindungi.
“Kami akan terus mengoptimalkan patroli kapal pengawas dan meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Setiap aktivitas kapal asing yang tidak sesuai dengan ketentuan akan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan. Ini merupakan komitmen KKP untuk memastikan sumber daya ikan Indonesia terlindungi dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab,” pungkas Ipunk.
Melalui penguatan pengawasan di laut, KKP berkomitmen menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia, mencegah praktik penangkapan ikan ilegal, serta memastikan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat.
Rilis Humas Ditjen PSDKP Jakarta (18/11/2026).
(*udy)





















