Sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).
Manado, EkuatorNews.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara mulai memperkuat pembenahan internal organisasi. Salah satunya melalui Sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Tahun 2026 yang digelar di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta ini melibatkan pengurus PWI Sulut, pengurus PWI kabupaten/kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Fokus utama sosialisasi ini adalah menyamakan pemahaman seluruh jajaran PWI terhadap aturan organisasi, khususnya terkait administrasi keanggotaan, pelaksanaan konferensi, masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga pembatasan masa jabatan pengurus.
Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh bersama Sekretaris Artha Kalumata dan Wakil Ketua Fanny Loupatty alias Maemosa tampil sebagai narasumber. Turut memberikan materi Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Kesbangpol Johnny A. Suak, ditegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi.
Menurutnya, pers bukan sekadar menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial, pendidikan politik, sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.
Ia juga menyambut positif sosialisasi Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972, terutama menyangkut penertiban administrasi keanggotaan.
Bahkan, Suak secara tegas mengingatkan pentingnya memastikan setiap anggota memiliki administrasi keanggotaan yang sah.
“Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada teman-teman pers yang betul-betul bekerja independen tetapi dilukai oleh orang-orang tertentu yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah,” tegasnya.
Menurut Suak, penertiban administrasi bukan sekadar persoalan kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme, kredibilitas, dan marwah organisasi wartawan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Kesbangpol pun mendukung kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen mendorong PWI menjadi organisasi profesi yang kuat, tertib, transparan, dan akuntabel.
“Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas dan memberikan kontribusi kepada pemerintah,” tambahnya.
Memasuki sesi kedua setelah istirahat makan siang, pembahasan dilanjutkan oleh jajaran pengurus PWI Sulut. Materi yang disampaikan meliputi penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, pelaksanaan peraturan organisasi terkait konferensi PWI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, penegasan masa berlaku KTA, serta pembatasan masa jabatan pengurus.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Sejumlah peserta aktif mengajukan pertanyaan hingga memberikan masukan terkait penguatan tata kelola organisasi PWI Sulut ke depan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran PWI memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan roda organisasi, sehingga tidak ada lagi perbedaan penerapan aturan antara pengurus provinsi dan kabupaten/kota.
Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama pengurus, narasumber, dan seluruh peserta.
Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Sertifikat Orientasi Keorganisasian dan Keanggotaan (OKK) PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang sebelumnya dilaksanakan di lingkungan Pemkot Manado pada Minggu lalu oleh Pengurus Pokja PWI Kota Manado.
(***/Enny)



















