Manado, EkuatorNews.com – Tingginya angka perselisihan hubungan industrial di Kota Manado hingga Mei 2025 berdampak serius, salah satunya meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Manado, Jimmy Gosal, angkat suara.
Ia menyoroti tanggung jawab perusahaan dalam menyikapi gelombang PHK yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, hak-hak pekerja yang terdampak tidak boleh diabaikan.
“Perusahaan wajib mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang ada. Mereka harus tetap memenuhi hak para pekerja, terutama yang telah lama mengabdi. Jangan sampai karyawan diperlakukan semena-mena,” ujar Gosal.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap kebijakan PHK yang dilakukan perusahaan.
DPRD bersama pemerintah kota, lanjutnya, akan terus memantau dinamika ketenagakerjaan ini, termasuk mendorong Dinas Tenaga Kerja agar lebih aktif dalam proses mediasi serta pengawasan.
“Tenaga kerja adalah pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Sudah seharusnya mereka mendapat perlindungan hukum dan keadilan,” tambahnya.
Gosal juga mengimbau agar setiap keputusan PHK didahului dengan dialog antara manajemen dan karyawan, guna mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak.
“Dengan begitu, dampak sosial akibat PHK dapat diminimalisir,” tandas kader PDI Perjuangan itu. (***/ENC)
