Sangihe, Ekuatornews.com – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina yang memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia di kawasan utara.
Hal tersebut disampaikan Thungari saat memberikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi peredaran rokok tidak bercukai dan cukai ilegal serta pertanggungjawaban tata kelola pajak rokok di daerah, yang berlangsung di Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran rokok tanpa pita cukai maupun rokok dengan pita cukai ilegal.
Ia menegaskan, peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta merugikan para pelaku usaha yang selama ini menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan.
“Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal membutuhkan keterlibatan bersama, baik pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Secara khusus, Thungari mengingatkan bahwa kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina perlu mendapat perhatian serius. Kedekatan wilayah dengan negara tetangga, termasuk adanya perbedaan harga produk rokok, berpotensi menjadikan kawasan perbatasan sebagai jalur masuk peredaran rokok ilegal.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kata Thungari, peredaran rokok ilegal di wilayah Sangihe belum terlalu banyak ditemukan. Namun, potensi masuknya produk tersebut melalui jalur perbatasan tetap harus diantisipasi.
“Yang perlu menjadi perhatian, wilayah kita ini berdekatan dengan negara tetangga yang harga rokoknya lebih murah. Karena itu, Kecamatan Marore dan wilayah sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kawasan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk rokok yang tidak bercukai,” ungkapnya.
Selain persoalan pengawasan rokok ilegal, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan fiskal daerah melalui pengelolaan penerimaan pajak rokok secara tertib, transparan dan akuntabel.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III Tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp6,35 miliar.
Menurutnya, penerimaan tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan sesuai ketentuan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Thungari juga berharap kegiatan sosialisasi tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman bagi para perwakilan sekretaris daerah maupun badan pendapatan dari berbagai daerah, terutama dalam membahas praktik baik penguatan fiskal, optimalisasi penerimaan pajak dan cukai, perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
Pada kesempatan itu, ia turut mengharapkan keterlibatan aktif para camat, kepala kampung dan lurah dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mendukung pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing sesuai kewenangannya.
Ia meminta seluruh unsur pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan mengikuti kegiatan tersebut hingga selesai agar pemahaman mengenai pengawasan dan tata kelola pajak rokok dapat diteruskan kepada masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara tepat, bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komitmen, koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat antardaerah sehingga pengawasan rokok ilegal dan pengelolaan penerimaan pajak rokok dapat berjalan lebih optimal serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
(*udy)
