Jakarta, EkuatorNews.com – RUU Kesehatan Omnibus Law, yang sedang dalam proses pembahasan di DPR disinyalir bertujuan mengakomodir upaya transformasi kesehatan.
Menyikapi hal tersebut, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menggelar konferensi pers secara daring, di Jakarta, Jumat (14/4/2023).
Kegiatan ini melibatkan jaringan organisasi pengendalian rokok di Indonesia.
Diketahui, RUU ini terdiri atas 20 bab dan 478 pasal, jika disahkan akan menggantikan UU Kesehatan Nomor 39 tahun 2009, Bab V memuat substansi upaya kesehatan terkait bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pada bagian kedua puluh lima khusus mengenai pengamanan zat adiktif.
“Kami selalu digadang-gadangkan menjadi generasi unggulan. Dielu-elukan sebagai pewaris peradaban zaman. Untuk menjadi generasi yang diharapkan, kami butuh kesehatan juga kesempatan. Bukan dininabobokan candu industri racun berbahaya. Diendapkan, mati tanpa
suara,” tegas Alya Eka Khairunnisa, Perwakilan Duta Anak Nasional KAI 2022.
Singkat saja, lanjut Alya, dibutuhkan bukti kehadiran negara dalam regulasi yang komprehensif.
“Kami butuh dukungan masyarakat dan keluarga untuk berperan protektif, bukan menjadi budak zat adiktif. Berikan kami nutrisi yang memadai, bukan adiksi pengantar mati. Kami ada disini,
menjadi pemimpin muda masa kini dan penerus bangsa hingga nanti. Berikanlah kami kesempatan untuk membuktikan diri,” tutur Alya.
Prof Dr. Seto Mulyadi, M.Si., Psikolog, Ketua Umum LPAI mengatakan, memiliki anak-anak yang cerdas merupakan impian banyak orang tua.
“Oleh karena itu, betapa pentingnya kita untuk memahami bahwa rokok itu sangat memberikan dampak yang buruk kepada anak bahkan sejak masih dalam kandungan. Stunting adalah salah satu bahaya nyata yang dapat kita lihat. Kita perlu menciptakan lingkungan yang ramah anak mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah,” kata Kak Seto.
Menurut Kak Seto, peran penting setiap unsur yang ada sangat dibutuhkan.
“Guna melindungi anak-anak kita yang merupakan generasi penerus bangsa, khususnya kepada pemerintah agar dapat membuat suatu regulasi yang mengatur dengan tegas akan bahaya rokok dan dampak negatif yang ditimbulkan dari segala bentuk iklan, promosi dan sponsor rokok bagi kemajuan bangsa,” ungkap Kak Seto.
Ketua TCSC IAKMI, dr. Sumarjati Arjoso, SKM, pun memaparkan pentingnya larangan total iklan, promosi, sponsor rokok di semua media masuk dalam RUU
Kesehatan Omnibus Law.
la mengatakan bahwa, prevalensi perokok anak usia 10 – 18 tahun naik dari 7,2% (2013) menjadi 9,1% (2018).
“Angka ini tidak sesuai dengan target RPJMN yang ditetapkan sendiri oleh Pemerintah, yang ingin menurunkan angka prevalensi perokok anak sebesar 5,4% (2015-2019),” jelas Sumarjati.
Berbagai studi, lanjut Ia, menunjukan adanya hubungan paparan iklan, sponsor dan promosi rokok pada konsumsi rokok anak dan remaja.
“Makanya Iklan, promosi, sponsor rokok harus dilarang total dalam RUU Kesehatan yang sedang dibahas ini, jika pernah tidak ingin gagal lagi dalam pencapaian target penurunan perokok anak sebesar 8,7% pada RPJMN 2020 – 2024,” ujarnya.
Sementara, Kepala Lembaga Demografi FEB UI, Dr. Abdillah Ahsan, dalam pernyataannya mengatakan, pembangunan sumber daya manusia menyongsong Indonesia emas 2045, harus ditopang oleh masyarakat yang sehat.
“Masyarakat sehat akan mampu bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan pertumbuhan ckonomi,” kata Abdillah.
Lebih lanjut Ia menegaskan, cara utama untuk meningkatkan kualitas kesehatan adalah dengan berhenti merokok.
Dikatakannya, prevalensi merokok di Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan negara lain.
“Omnibus law kesehatan harus
progresif dalam upaya menurunkan konsumsi rokok!” tegasnya.
Abdillah juga berujar, konsumsi rokok meningkat karena iklan sponsor dan promosi rokok yang masif, peringatan kesehatan bergambar yang minim dan aturan kawasan tanpa rokok yang dilanggar.
“Ini akan menghancurkan impian Indonesia emas 2045. Kami mengharapkan senmua pihak untuk bersama-sama melindungi masa depan dari terkaman industri rokok,” tegasnya.
Sedangkan dari sisi perlindungan hak asasi, Ifdhal Kasim, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau dan Direktur Eksekutif RMI, mengatakan, jumlah perokok khususnya perokok anak di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Ini sangat mengkhawatirkan kita semua. Untuk itu, pembahasan RUU Kesehatan (Omnibus Law Kesehatan) saat ini harus secara eksplisit dan tegas mengatur perlindungan hak kesehatan anak dari paparan asap rokok dan produk tembakau lainnya,” kata Ifdhal.
Menuritnha, larangan iklan rokok di semua media termasuk internet, penegakan kawasan dilarang merokok, larangan penjualan dan konsumsi rokok elektronik harus secara eksplisit disebutkan dalam RUU Kesehatan.
“Ini untuk menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi hak kesehatan anak Indonesia,” ujarnya.
Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM, dalam pernyataan mengatakan, RUU Kesehatan dalam format omnibus law ini belum mampu memeta persoalan-persoalan sensitif yang hidup di masyarakat, terutama terhadap kelompok rentan.
Menurutnya, unsur diskriminasi dan ketidakadilan masih saja mewarnai banyak klausul.
“Apalagi RUU ini cukup tebal dan lebih 400 pasal. Jika tidak hati-hati memelototi setiap pasal, khawatir tidak sinkron, dan ada celah untuk dimanipulasi oleh kelompok tertentu,” ucap Ahmad.
Karena itu, kata Ahmad, partisipasi publik harus terus dibuka lebar.
“Ini menyangkut masa depan anak cucu kita,” tegas Ahmad.
Pernyataan pamungkas pun disampaikan oleh Tubagus Haryo Karbyanto, SH., mewakili Komnas Pengendalian Tembakau.
“Jika Indonesia ingin mewujudkan generasi emas pada Indonesia emas 2045, maka negara ini harus hadir sekarang,” kata Tubagus.
Dan untuk membebaskan anak-anak dari target industri rokok, kata Tubagus, yaitu dengan melakukan pelarangan secara komprehensif iklan, promosi dan sponsor Zat Adiktif Rokok dan memasukkannya dalam RUU Kesehatan yang sekarang sedang dibahas.
“Jika tidak maka pd 2045 kita akan memanen generasi cemas yang sakit-sakitan sehingga akan menampilkan INDONESIA CEMAS!” tandas Tubagus.
(***/Benny Manoppo)
