Jakarta,Ekuatornews.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Pemerintah Daerah menyelenggarakan rapat rekonsiliasi dana penyaluran untuk pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Rapat ini berlangsung di Gedung F, Lantai 3, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, dan dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri RI, Horas Maurits Panjaitan.
Kegiatan ini melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, serta perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, termasuk Walikota Tomohon, Caroll Senduk, yang turut menandatangani berita acara rekonsiliasi.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Caroll Senduk menjelaskan bahwa penandatanganan berita acara ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam penyaluran dana Pilkada mendatang. “Penandatanganan berita acara ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan untuk Kota Tomohon, bersama beberapa Kota/Kabupaten lain dari Sulawesi Utara, dilaksanakan hari ini,” ujar Senduk.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Drs. Geraldus Herry Mogi, M.A.P, yang turut mendampingi Walikota Tomohon, menjelaskan bahwa dana Pilkada ini merupakan alokasi khusus dari daerah. “Dana tersebut merupakan alokasi khusus dari daerah untuk keperluan Pilkada. Ini sesuai dengan perencanaan bahwa dana tersebut adalah dana daerah yang sengaja dialokasikan secara khusus untuk hal ini,” jelas Mogi.
Mogi juga menyebutkan bahwa total hibah untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp 28.300.000.000, dengan realisasi hingga saat ini sebesar Rp 18.212.200.000. “Untuk KPU, sudah terealisasi Rp 10.212.200.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 10.087.800.000 akan direalisasikan paling lambat besok. Sementara untuk Bawaslu, dana sudah terealisasi 100% atau sebesar Rp 8.000.000.000,” lanjut Mogi.
Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan Pilkada Serentak 2024.
