Sangihe – Ekuatornews.com. – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Matutuang, Kecamatan Kepulauan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dua tahun anggaran terakhir diduga bermasalah. Dugaan penyimpangan itu mencakup bantuan langsung tunai (BLT), pengadaan barang dan jasa, hingga pekerjaan fisik yang dianggap tidak sesuai ketentuan.
Sejumlah warga yang enggan namanya dipublikasikan mengungkapkan sejumlah kejanggalan yang mereka nilai perlu segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Salah satu bentuk penyimpangan yang disorot adalah pemberian BLT kepada anggota keluarga Kapitalaung yang masih dalam satu Kartu Keluarga, serta pemberian BLT kepada warga yang disebut telah eksodus ke Filipina namun masih tercatat sebagai penerima.
“BLT diberikan ke anak dari Kapitalaung sendiri, dan ada juga yang sudah tidak tinggal di kampung tapi tetap dapat BLT. Kami tidak tahu uang itu ke mana. Selain itu, pengadaan makan minum dan ATK kantor menggunakan rekanan yang masih ada hubungan keluarga. Bahkan pengadaan perahu tambangan dan sumur bor juga diduga bermasalah,” beber salah satu warga.
Warga juga menyebutkan, proyek pengadaan sumur bor yang menelan anggaran sekitar Rp80 juta dan rehabilitasi kantor kampung yang nilainya mencapai Rp300 juta, patut dicurigai karena tidak transparan.
Lebih lanjut, sumber media juga menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2023 dan 2024, bendahara kampung yang resmi diangkat tidak dilibatkan. Anggaran disebut langsung dikelola oleh Kapitalaung, sementara laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) justru diduga dibuat oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan imbalan berupa uang jasa.
“Kami mendesak aparat penegak hukum agar segera menyelidiki dan menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan ini,” tegas warga.
Hingga berita ini diterbitkan, Kapitalaung Kampung Matutuang, Nurrusiyanti Manderes, belum berhasil dikonfirmasi oleh pihak media.
(*udy)
