KAIMANA, EkuatorNews.com – Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, M.Si menghadiri kegiatan Konferensi Cabang (Konfercab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Kaimana di Aula Gereja Rehobot, Kamis (13/11/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Kaimana Hasan Achmad mengatakan Konfercab ini memiliki arti yang penting bagi semua kader PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Kaimana.
“Melalui Konfercab ini akan diambil berbagai kebijakan dan langkah-langkah strategis demi memperkuat PDI Perjuangan di Kabupaten Kaimana,” ujar Bupati Hasan Achmad.
Lebih lanjut, Bupati Hasan Achmad berharap dalam Konfercab ini dapat merekomendasi langkah-langkah kebijakan partai yang juga dapat mendukung arah kebijakan Pemerintah Daerah lima tahun kedepan.
“Semoga Konfercab ini dapat diisi dengan semangat Pancasila, sehingga Kita berharap keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan asas-asas perjuangan dari PDI Perjuangan itu sendiri,” ungkapnya.
Hasan Achmad juga mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Konfercab PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mempunyai harapan yang tinggi akan keberhasilan dari Konfercab PDI Perjuangan dan nantinya tentu akan diikuti oleh kegiatan serupa oleh partai-partai politik yang lain dan kami berharap bisa memberikan kontribusi yang optimal agar terciptanya suasana perkembangan demokrasi yang lebih dinamis di Kabupaten Kaimana,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Kaimana mengadakan konferensi cabang (Konfercab) di Aula Gereja Rehobot, Kamis (13/11/2025).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Papua Barat Markus Waran didampingi Bupati Kabupaten Kaimana Drs. Hasan Achmad, M.Si, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana Irsan Lie dan Ketua DPRK Kaimana Robi Daud Samangun.
Diketahui, Agenda utama Konfercab ini meliputi pembacaan laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2019–2024 (yang diperpanjang hingga 2025), penetapan kepengurusan baru periode 2025–2030, serta penyusunan rekomendasi politik dan program kerja lima tahun ke depan. (REI)
