Ekuatornews.com. – Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sangihe terus memperkuat langkah mitigasi guna meminimalisir dampak perbaikan jaringan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna–Melong yang berpotensi mengganggu layanan telekomunikasi dan internet di wilayah perbatasan.
Sebagai bentuk keseriusan, Komisi II DPRD dan Kominfo Sangihe menggelar koordinasi serta konsultasi langsung ke Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Utara Kamis (9/4/2026), dengan tujuan memastikan pemerintah provinsi dapat mengambil peran strategis dalam mendorong penyedia layanan, khususnya Telkomsel, untuk menyiapkan backup jaringan selama proses perbaikan berlangsung.
Langkah ini dinilai penting mengingat ketergantungan masyarakat Sangihe dan Sitaro terhadap jaringan telekomunikasi semakin tinggi, terutama untuk kebutuhan layanan publik, pendidikan, ekonomi digital, hingga komunikasi pemerintahan.
“Kami ingin memastikan ada langkah antisipasi yang konkret, agar masyarakat tidak mengalami gangguan berkepanjangan. Pemerintah provinsi diharapkan dapat mendorong Telkomsel menyiapkan sistem cadangan jaringan,” disampaikan dalam pertemuan koordinasi tersebut.
Selain membahas kesiapan backup jaringan, pertemuan ini juga menyoroti pentingnya koordinasi sektoral dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Perda tersebut mengatur sejumlah zona strategis, termasuk zona infrastruktur bawah laut yang mencakup jalur kabel fiber optik seperti Palapa Ring.
Komisi II DPRD menilai pemerintah provinsi perlu menjadi motor penggerak agar pelaksanaan perda berjalan terintegrasi lintas sektor, mengingat infrastruktur kabel bawah laut merupakan aset vital yang menopang konektivitas daerah kepulauan.
Dalam kesempatan yang sama, juga mengemuka usulan dari Bupati Kepulauan Sangihe agar pihak BAKTI Kominfo bersama PT Len Telekomunikasi Indonesia dapat menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan secara berkala, bahkan harian.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, sekaligus memberikan kepastian terkait estimasi waktu pemulihan jaringan.
“Dengan adanya laporan realisasi pekerjaan per hari, masyarakat dapat mengetahui progres yang sedang berjalan dan pemerintah daerah bisa mengambil langkah cepat apabila terjadi kendala di lapangan,” demikian poin usulan yang disampaikan.
Koordinasi ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah bersama DPRD untuk menjaga stabilitas layanan telekomunikasi, khususnya di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tinggi.
Komisi II DPRD Sangihe dan Dinas Kominfo berharap langkah koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat mempercepat pengambilan kebijakan, sehingga proses perbaikan Palapa Ring tidak berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, serta sektor ekonomi.
Dengan mitigasi yang matang dan dukungan backup jaringan, diharapkan konektivitas digital di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap berjalan aman selama masa perbaikan berlangsung.
(*Udy)
