Ekuatornews.com – Peringatan Hari Lahir (Harla) Pancasila Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak hanya menjadi ajang mengenang nilai-nilai dasar bangsa, tetapi juga dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi kinerja pemerintahan dan aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar upacara Harla Pancasila yang dirangkaikan dengan Apel Bersama ASN awal Juni di Lapangan Gelora Santiago, Senin (1/6/2026). Upacara dipimpin langsung Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, yang bertindak sebagai inspektur upacara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati membacakan pidato Kepala BPIP RI yang menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momen refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Tahun ini Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema ini mengingatkan kita bahwa Pancasila adalah fondasi utama menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi jangkar moral menghadapi berbagai tantangan global,” ujar Thungari.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan Apel Bersama ASN yang dimanfaatkan Bupati untuk menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada seluruh perangkat daerah.
Salah satu poin utama yang disampaikan adalah apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Thungari mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh berhenti sebagai prestasi administratif semata.
“WTP harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Yang lebih penting, dampaknya harus dirasakan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, peningkatan IPM, dan perbaikan gini rasio. Raihan WTP akan kehilangan makna jika kesejahteraan rakyat belum meningkat,” tegasnya.
Memasuki pertengahan tahun anggaran 2026, Bupati juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan evaluasi program dan kegiatan yang telah berjalan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran serta memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perhatian khusus turut diberikan kepada Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Thungari meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan semakin diperkuat.
“Inspektorat harus menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran harus terus dijaga demi mencegah terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Selain isu tata kelola pemerintahan, Bupati juga menyoroti persiapan Pemilihan Kapitalaung serentak di 118 kampung yang akan berlangsung tahun ini. Ia meminta OPD terkait memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan selama masa transisi pemerintahan kampung.
Menurutnya, penunjukan Penjabat (Pj) Kapitalaung harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan integritas ASN yang akan ditugaskan.
“Ini menjadi kesempatan untuk membenahi tata kelola pemerintahan kampung agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” katanya.
Di penghujung arahannya, Thungari secara tegas menyoroti kedisiplinan ASN dalam mengikuti kegiatan resmi pemerintah daerah. Untuk memperkuat pengawasan, ia menginstruksikan penerapan sistem absensi ganda pada setiap kegiatan apel maupun upacara.
Selain absensi digital yang selama ini digunakan, setiap perangkat daerah diminta menyiapkan daftar hadir manual yang akan dipantau langsung oleh pimpinan masing-masing dan dilaporkan kepada BKPSDM.
“Kehadiran ASN harus menjadi perhatian bersama. Disiplin adalah fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan berkinerja tinggi,” pungkasnya.
(*Udy)
