Rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sangihe dan instansi terkait, Selasa (9/6/2026).
Sangihe, Ekuatornews.com – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Kecamatan Marore dengan menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
Keputusan tersebut diumumkan Bupati Michael Thungari usai memimpin rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait, Selasa (9/6/2026).
Bupati Michael Thungari didamping Wakil Bupati Tendris Bulahari mengatakan penetapan status tanggap darurat menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan dampak bencana sekaligus membuka peluang dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kita menetapkan status darurat bencana selama 14 hari ke depan,” ujar Michael.
Pemerintah daerah saat ini masih melakukan pendataan terhadap rumah warga yang mengalami kerusakan serta jumlah masyarakat terdampak. Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari pemerintah kampung dan kecamatan, tercatat sebanyak 445 rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, hingga berat.
Meski demikian, Pemkab Sangihe akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan guna memastikan tingkat kerusakan yang sebenarnya.
“Tapi kita menerima sementara semua hal yang sudah didata oleh pemerintah kampung maupun kecamatan,” katanya.
Sebagai bentuk respons cepat, Bupati bersama tim dijadwalkan bertolak ke wilayah terdampak di Kecamatan Marore pada Rabu (10/6/2026) malam. Lokasi yang akan dikunjungi meliputi Pulau Matutuang, Kawio, dan Kampung Marore.
Pemerintah juga akan menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, mengerahkan personel untuk membantu pembersihan, serta menyiapkan dapur umum bagi masyarakat terdampak.
Terkait bantuan perbaikan rumah warga, Michael menegaskan pemerintah daerah akan terlebih dahulu menghitung kebutuhan anggaran dan menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah. Jika anggaran daerah tidak mencukupi, pemerintah akan berupaya mencari dukungan dari pihak lain.
Hingga saat ini, kata dia, belum ada intervensi langsung dari pemerintah pusat. Namun, dengan ditetapkannya status tanggap darurat, akses bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat diharapkan dapat segera terbuka.
Sementara itu, warga terdampak di Kampung Kawio masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Tim dari Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan melakukan penghitungan kerugian serta menyusun langkah penanganan lanjutan.
Di akhir keterangannya, Bupati Michael Thungari menyampaikan rasa prihatin dan duka kepada masyarakat yang terdampak serta mengimbau warga tetap tenang.
Ia juga memastikan status peringatan tsunami telah dicabut sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing apabila kondisi dinilai aman. Namun, bagi warga yang rumahnya belum layak ditempati, pemerintah meminta agar tetap berada di lokasi pengungsian sambil menunggu bantuan lebih lanjut.
“Kami berharap seluruh masyarakat tetap tenang dan bersama-sama melewati situasi ini. Pemerintah akan terus berupaya memberikan penanganan terbaik bagi warga terdampak,” pungkasnya.
(*Udy)
