Ekuatornews.com – Polemik pengadaan kendaraan dinas (mobnas) untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan total anggaran sekitar Rp1,3 miliar menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sangihe, Ronald Lumiu, menegaskan bahwa pengadaan tersebut telah melalui mekanisme perencanaan yang sah dan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran.
Saat diwawancarai, Kamis (11/6/2026), Lumiu menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas pimpinan daerah telah dibahas dan disetujui bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Pengadaan kendaraan dinas itu sudah tertata dalam perencanaan dan telah disetujui serta disepakati bersama DPRD,” ujar Lumiu.
Ia mengungkapkan, kendaraan dinas yang selama ini digunakan Bupati dan Wakil Bupati sudah berusia lebih dari 13 tahun dan telah dipakai secara bergantian oleh empat kepala daerah sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan kendaraan semakin tinggi sehingga pengadaan unit baru dinilai lebih efisien.
“Mobnas yang lama telah digunakan oleh empat bupati sebelumnya. Karena biaya perawatannya sudah cukup tinggi, maka direkomendasikan pengadaan kendaraan baru. Dari sisi anggaran, langkah ini dinilai lebih efisien dibandingkan terus melakukan perbaikan kendaraan lama,” katanya.
Menurut Lumiu, keberadaan kendaraan dinas yang layak sangat dibutuhkan untuk mendukung mobilitas pimpinan daerah yang memiliki aktivitas tinggi dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menepis anggapan bahwa anggaran Rp1,3 miliar tersebut terlalu besar. Menurutnya, nilai tersebut justru lebih rendah dibandingkan pengadaan kendaraan dinas di sejumlah daerah kepulauan lainnya di Sulawesi Utara.
“Sebagai perbandingan, Kabupaten Kepulauan Sitaro yang memiliki APBD lebih kecil dari Sangihe melakukan pengadaan kendaraan dinas dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar,” ungkapnya.
Lumiu menegaskan, pemerintah daerah telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan pengadaan kendaraan baru, mulai dari kebutuhan operasional, efisiensi penggunaan anggaran hingga kondisi kendaraan dinas yang ada saat ini.
“Pemerintah daerah mempertimbangkan aspek kebutuhan, efisiensi anggaran, serta kondisi kendaraan yang ada sebelum memutuskan pengadaan kendaraan dinas baru,” pungkasnya.
Sebelumnya, informasi mengenai pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Sangihe dengan total anggaran sekitar Rp1,3 miliar ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah pun memastikan kebijakan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan serta telah melalui mekanisme yang berlaku.
(*Udy)
