JAKARTA, EkuatorNews.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,61 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja Kementerian ATR/BPN pada Tahun Anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Menteri Nusron, berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN tahun 2027 akan difokuskan pada tiga program utama, yakni dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen.
“Pagu indikatif tahun 2027 akan diarahkan untuk mendukung penguatan layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, dan peningkatan kualitas penataan ruang di seluruh Indonesia,” ujar Nusron.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun guna mendukung berbagai program prioritas nasional. Tambahan anggaran itu direncanakan untuk kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga memaparkan capaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada angka 35,40 persen.
“Penyerapan anggaran per 6 Juni 2026 mencapai 36,23 persen. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen,” ungkapnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN. Sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN. Komisi II DPR RI juga menyatakan menerima pagu indikatif RAPBN Tahun 2027 serta mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan RDP mendatang,” ujar Dede Yusuf. (IKI)
