SAMARINDA, EkuatorNews.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa jajaran ATR/BPN harus mampu menjadi bagian dari solusi dalam mendukung pembangunan dan investasi di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya setelah wilayah tersebut ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Wamen Ossy saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, posisi strategis Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN menjadikan daerah tersebut sebagai pusat perhatian pemerintah, investor, masyarakat, hingga komunitas internasional. Karena itu, ATR/BPN dituntut hadir memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tata ruang guna mendukung percepatan pembangunan.
“ATR/BPN harus terus menjadi solusi atas pembangunan di Kalimantan Timur. Meski dihadapkan pada berbagai regulasi, kita harus tetap menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian,” ujar Ossy.
Ia mengingatkan bahwa pelayanan publik merupakan tugas utama Kementerian ATR/BPN. Mengacu pada arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sekitar 80 persen tugas dan fungsi ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Ossy meminta seluruh jajaran terus meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Saya meminta seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lakukan inovasi-inovasi yang memudahkan masyarakat dan evaluasi area pelayanan yang masih perlu diperbaiki,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen Ossy didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Ceto Subagiyo. Ia juga meninjau langsung loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk memastikan proses pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Selain berdialog dengan petugas, Wamen Ossy menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat yang sedang mengurus layanan pertanahan. Ia meminta masyarakat untuk menyampaikan langsung kritik, saran, maupun permasalahan pertanahan kepada kantor pertanahan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat.
“Jika ada permasalahan pertanahan, silakan datang langsung ke kantor pertanahan. Dengan begitu, persoalan dapat dipahami dan diselesaikan lebih baik daripada melalui pihak lain,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan 15 sertipikat tanah kepada masyarakat. Sertipikat yang diserahkan terdiri atas sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertipikat tanah wakaf sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. (IKI)
