JAKARTA, EkuatorNews.com — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Wamen Ossy saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Mengusung tema *“Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”*, Wamen Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas nasional tidak dapat dilepaskan dari aspek pertanahan dan tata ruang.
“Program swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, hingga ekonomi biru semuanya membutuhkan ketersediaan lahan. Di sinilah peran Kementerian ATR/BPN menjadi sangat penting untuk memastikan program-program Asta Cita dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam paparannya, Wamen Ossy juga menjelaskan kondisi sumber daya agraria Indonesia yang didominasi wilayah laut sebesar 77 persen, sementara 23 persen lainnya berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare.
Dari total luas daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan. Sementara sisanya, yakni sekitar 70,1 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL), menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN.
“Hingga saat ini sekitar 79,5 persen wilayah yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan,” jelasnya.
Menurut Ossy, Kementerian ATR/BPN saat ini terus mempercepat pemetaan terhadap 20,5 persen bidang tanah yang belum terdata, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
Penyelesaian pemetaan tersebut dinilai penting untuk mewujudkan basis data pertanahan nasional yang lengkap, akurat, dan terintegrasi. Data tersebut nantinya menjadi fondasi utama dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta yang terus didorong pemerintah.
Ia menilai, integrasi data pertanahan dan tata ruang menjadi langkah strategis untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan lahan yang selama ini kerap memicu sengketa dan konflik agraria.
“Banyak persoalan pertanahan yang muncul karena belum adanya kesatuan basis data antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan data yang sama sehingga konflik dan tumpang tindih pemanfaatan ruang dapat diminimalkan,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, Wamen Ossy juga mengajak generasi muda untuk memahami pentingnya sektor agraria dan tata ruang sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan serta berkeadilan. (IKI)
