KAIMANA, EkuatorNews.com – Kabupaten Kaimana menjadi salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Papua Barat yang dipilih Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai sampel dalam pelaksanaan asesmen kesiapan pemerintahan digital melalui Direktorat Kesiapan Pemerintahan Digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kaimana, Taufik Wahyu Hidayat, mengatakan asesmen tersebut bertujuan mengukur sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Dari Provinsi Papua Barat terdapat tiga kabupaten yang menjadi sampel, yaitu Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, dan Kabupaten Teluk Wondama. Masing-masing provinsi di wilayah Papua dipilih tiga kabupaten untuk mengikuti penilaian ini,” ujar Taufik saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, hasil asesmen nantinya akan dirangkum dalam laporan Kementerian Komdigi yang disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan evaluasi kesiapan pemerintah kabupaten dalam mengimplementasikan pemerintahan berbasis digital.
“Untuk sementara, berdasarkan penilaian internal tim asesor, Kabupaten Kaimana dinilai cukup siap dalam penerapan pemerintahan digital,” ungkapnya.
Taufik menambahkan, Indeks Pemerintahan Digital merupakan instrumen baru yang diperkenalkan pemerintah pusat pada era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Indeks tersebut akan menjadi tolok ukur tahunan dalam menilai kesiapan transformasi digital pemerintah daerah.
“Kalau sebelumnya kita menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekarang penilaiannya beralih menjadi Indeks Pemerintahan Digital,” jelasnya.
Menurut Taufik, asesmen ini tidak hanya menilai kesiapan sistem digital pemerintah, tetapi juga mengukur sejauh mana layanan digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Fokus utamanya adalah bagaimana aplikasi dan sistem digital yang dimiliki pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian SPBE tahun 2025, Kabupaten Kaimana berhasil menempati peringkat kedua di Provinsi Papua Barat.
Dalam proses asesmen kali ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung, mulai dari regulasi, standar operasional prosedur (SOP), hingga daftar layanan digital yang telah diterapkan.
“Yang dinilai pertama adalah tata kelola, mulai dari regulasi seperti peraturan bupati, SOP, hingga berbagai layanan digital yang telah dijalankan pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain aspek tata kelola, tim asesor juga mengevaluasi berbagai aplikasi pelayanan publik, seperti layanan kesehatan rumah sakit, serta aplikasi internal yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Penilaian juga mencakup aplikasi pelayanan publik maupun aplikasi internal pemerintahan yang mendukung efektivitas kerja birokrasi,” tambahnya.
Meski merupakan sistem penilaian yang baru, Taufik optimistis Kaimana mampu menunjukkan perkembangan yang baik.
“Jika dibandingkan dengan SPBE yang memiliki 47 indikator, Indeks Pemerintahan Digital hanya menggunakan 20 indikator. Karena ini tahun pertama pelaksanaannya, kami belum memasang target yang terlalu tinggi,” katanya.
Untuk memperkuat implementasi pemerintahan digital ke depan, Pemerintah Kabupaten Kaimana juga menggandeng PT Digitama Sinergi dari Yogyakarta sebagai mitra pendamping.
“Kami bekerja sama dengan PT Digitama Sinergi untuk memperkuat kesiapan pemerintahan digital, terutama dalam mencapai target pengembangan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya,” tutup Taufik.
Peliput: Rizky Amerbay
Editor: Rei Rumlus
