Ekuatornews.com – Ancaman “merdeka tanpa sinyal” membayangi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kerentanan jaringan telekomunikasi di Kepulauan Sangihe, Sitaro, dan Talaud mendorong Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari SE.,MM, mendesak pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah nyata untuk menghadirkan solusi permanen konektivitas di kawasan perbatasan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sangihe dalam Forum Sosialisasi dan Koordinasi Perbaikan Palapa Ring Tengah Segmen Morotai–Melonguane yang digelar di Swiss-Belhotel Manado, Selasa (28/7/2026).
Thungari menyoroti rencana pemeliharaan kabel laut pada jalur Morotai–Talaud. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi geografis wilayah yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik dan memiliki aktivitas kegempaan cukup tinggi.
“Jangan sampai kita hanya memperbaiki jaringan yang sama, sementara risiko kerusakannya tetap tinggi. Harus ada solusi jangka panjang yang benar-benar menjamin konektivitas masyarakat di wilayah perbatasan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan belum menjadi prioritasnya penguatan jalur Manado–Ondong Siau (MOS), yang dinilai memiliki tingkat risiko lebih rendah dibandingkan jalur yang selama ini menjadi tumpuan konektivitas kawasan.
Menurut Thungari, persoalan jaringan MOS bukanlah isu baru. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kata dia, telah menyuarakan dan memperjuangkan penguatan konektivitas tersebut selama hampir satu dekade.
Karena itu, ia mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari jalan keluar yang lebih permanen.
“Wilayah perbatasan tidak boleh terus berada dalam posisi rentan. Konektivitas bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan bagian penting dari pelayanan pemerintahan,” ujarnya.
Bupati mengingatkan, selama proses pemeliharaan jaringan berlangsung, penurunan kapasitas layanan berpotensi memberikan dampak luas. Tidak hanya terhadap komunikasi masyarakat, tetapi juga pelayanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi yang semakin bergantung pada akses internet.
Untuk itu, ia meminta agar layanan komunikasi dasar seperti telepon, SMS, dan pesan instan tetap dapat berfungsi secara stabil selama masa pemeliharaan jaringan.
Sebagai langkah mitigasi, Thungari juga mengusulkan penambahan perangkat internet berbasis satelit di sejumlah titik pelayanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga agar layanan pemerintahan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap berjalan ketika terjadi gangguan konektivitas utama.
Persoalan tersebut semakin kompleks dengan kondisi pasokan listrik yang belum sepenuhnya stabil di sejumlah wilayah perbatasan. Gangguan listrik dan keterbatasan jaringan telekomunikasi, jika terjadi secara bersamaan, dikhawatirkan dapat memperparah hambatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Menjelang momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bupati Sangihe menegaskan bahwa kemerdekaan harus dimaknai sebagai hadirnya negara secara nyata, termasuk melalui akses komunikasi yang setara dan dapat diandalkan.
Bagi masyarakat di pulau-pulau terluar, akses telekomunikasi bukan sekadar soal bisa mengakses internet. Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin digital, jaringan komunikasi menjadi jembatan untuk mendapatkan informasi, mengakses layanan pemerintah, mendukung pendidikan, pelayanan kesehatan, serta menggerakkan roda perekonomian.
Karena itu, pesan yang disampaikan Bupati Sangihe jelas: jangan sampai masyarakat di wilayah perbatasan memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia dengan kondisi “merdeka tanpa sinyal”.
Pemerataan pembangunan, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pemerataan konektivitas. Sebab, negara yang hadir di wilayah perbatasan bukan hanya ditandai oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh kemampuan memastikan setiap warga negara tetap terhubung dan mendapatkan pelayanan yang layak.
(*Udy)
