TELUK BINTUNI, EkuatorNews.com – Perkembangan aset TNI dan Polri yang berada dalam kawasan hutan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya terus dipantau melalui koordinasi lintas instansi.
Monitoring tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring Perkembangan Aset TNI-Polri yang Berada dalam Kawasan Hutan di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Selasa (1/9/2026).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni Sudrajat A.R., S.ST., bersama para Pejabat Pengawas mengikuti rapat tersebut secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.
Rapat digelar untuk memantau perkembangan penanganan dan tindak lanjut terhadap aset TNI dan Polri yang berada di dalam kawasan hutan pada kedua wilayah provinsi tersebut.
Monitoring menjadi bagian dari upaya memastikan perkembangan setiap aset dapat teridentifikasi dengan baik. Selain itu, kegiatan tersebut mendorong koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam proses penataan, penyelesaian, serta tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui monitoring secara berkala, perkembangan setiap proses dapat diketahui sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam penanganannya.
Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar pengelolaan dan penyelesaian permasalahan aset TNI-Polri yang berada dalam kawasan hutan dapat dilakukan secara terarah, terkoordinasi, dan akuntabel.
Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan komitmennya untuk terus mendukung koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam penyelesaian permasalahan pertanahan dan penataan aset.
Dukungan tersebut khususnya berkaitan dengan aset TNI-Polri yang berada dalam kawasan hutan, sehingga proses penataan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung kepastian dan tertib administrasi pertanahan.
(***/REI RUMLUS)
