Manado, EkuatorNews.com – Kabar baik bagi para orang tua yang melahirkan di RS Dr. J. H. Awaloei Manado.
Kini, bayi yang baru lahir di rumah sakit tersebut bisa langsung mendapatkan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), tanpa harus repot mengurusnya sendiri ke kantor Dukcapil.
Kemudahan ini hadir melalui inovasi pelayanan publik ALADIN (Anak Lahir Dapat Identitas), hasil kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado dengan RS Dr. J. H. Awaloei.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Manado, Erwin Simson Kontu, SH, bersama Direktur RS Dr. J. H. Awaloei, dr. Sherly Kulalean, MARS.
Melalui program ini, pihak rumah sakit akan menyampaikan data kelahiran bayi kepada Dukcapil. Selanjutnya, Dukcapil memproses penerbitan Akta Kelahiran, memasukkan data anak ke dalam Kartu Keluarga, serta menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA).
Menariknya, seluruh layanan tersebut diberikan secara gratis alias tidak dipungut biaya.
Bahkan, setelah kesepakatan kerja sama dilakukan, Dukcapil langsung mempraktikkan pelayanan tersebut dengan menyerahkan secara daring Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada pasien yang baru saja melahirkan.
Langkah ini mendapat respons positif dari pihak rumah sakit maupun para pasien. Orang tua merasa terbantu karena dokumen kependudukan anak sudah bisa diterima tanpa harus menunggu atau mengurusnya secara terpisah.
Kepala Dinas Dukcapil Manado, Erwin Kontu, mengatakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada RS Dr. J. H. Awaloei yang telah menjadi mitra dalam inovasi ALADIN. Dengan kerja sama ini, setiap anak yang lahir di sini langsung memiliki identitas,” ujar Erwin, Selasa (27/10/2026).
Perjanjian kerja sama tersebut berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak.
Melalui inovasi ALADIN, Dukcapil Manado terus mendorong agar setiap anak memperoleh hak identitas hukum sejak hari pertama kelahirannya.
Dengan begitu, orang tua bisa lebih fokus merawat buah hati, sementara urusan dokumen kependudukan menjadi lebih praktis dan mudah.
(gky)
