Sarasehan Kebangsaan MPR RI bersama Senator Ir Stefanus BAN Liow MAP dan yang digelar di Manado, Senin (9/11/2026).
Manado, EkuatorNews.com – Sejumlah insan pers dari berbagai media di Sulawesi Utara mendapat kesempatan memperdalam pemahaman tentang ketatanegaraan melalui Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Manado, Senin (9/11/2026).
Mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat”, kegiatan ini menghadirkan Anggota DPD RI/MPR RI, Senator Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, dan Dekan FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Ferry Liando, SIP, MSi, sebagai narasumber.
Sarasehan yang dipandu Desi Holung tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus edukasi bagi para jurnalis untuk memahami lebih jauh kedudukan, fungsi, serta kewenangan MPR RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Senator Stefanus BAN Liow menjelaskan bahwa MPR RI saat ini memiliki total 732 anggota, yang terdiri dari 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap provinsi memiliki empat kursi perwakilan DPD RI, sedangkan jumlah anggota DPR RI mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut adalah perubahan kedudukan dan kewenangan MPR RI setelah reformasi dan amandemen UUD 1945.
Menurut Stefanus, masyarakat perlu memahami bahwa posisi MPR RI saat ini berbeda dengan masa Orde Lama maupun Orde Baru.
Jika sebelumnya MPR dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan memilih presiden, setelah perubahan UUD 1945, kedudukan MPR tidak lagi berada di atas lembaga negara lainnya.
“MPR RI saat ini memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami fungsi dan kewenangan MPR sesuai dengan konstitusi yang berlaku,” jelas Senator Stefanus dalam pemaparannya.
Diskusi juga menjadi kesempatan bagi insan pers untuk memperdalam pemahaman mengenai peran MPR sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab konstitusional, khususnya dalam menjaga ideologi bangsa, memperkuat demokrasi, serta merawat persatuan dan kesatuan Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para jurnalis tidak hanya mendapatkan tambahan wawasan, tetapi juga mampu menyampaikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat terkait tugas serta kewenangan lembaga negara.
Sarasehan Kebangsaan MPR RI ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemahaman terhadap konstitusi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan insan pers.
Dengan pemahaman kebangsaan yang semakin kuat, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis, memahami hak dan kewajibannya, serta ikut menjaga kedaulatan rakyat dan kehidupan demokrasi di Indonesia.
(Enny)
