Sangihe, Ekuatornews.com – Memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina, Kantor Imigrasi Kelas II TPI kepulauan Sangihe bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP, serta sosialisasi Layanan Data Keimigrasian (LDK) dan Desa Binaan Imigrasi (DBI) Kelas ll TPI kepulauan Sangihe 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas lintas instansi, meningkatkan pertukaran informasi, sekaligus mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam mendukung pengawasan orang asing di wilayah perbatasan.
kepala kantor imigrasi kelas ll TPI kepulauan sangihe, Ready Jooutje Ratag dalam sambutannya pada Jumat (13/11/2026) di Sunset Point Tahuna Beach Hotel menegaskan, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki karakteristik geografis yang cukup kompleks karena berbatasan langsung dengan Filipina dan terdiri atas gugusan pulau serta wilayah perairan yang luas.
Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian sehingga membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui forum Timpora ini, kita harapkan dapat memperkuat pertukaran informasi, meningkatkan koordinasi, serta mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran keimigrasian demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan strategis yang menjadi perhatian Imigrasi adalah penanganan Person of Philippine Descent (PFDS) atau orang keturunan Filipina yang belum memiliki kejelasan dokumen kewarganegaraan.
Sebagai tindak lanjut koordinasi dengan pihak terkait dan Konsulat Jenderal Filipina di Manado, pada 1–5 Desember 2026 direncanakan pelaksanaan program pendataan PFDS di Bitung, termasuk fasilitasi penerbitan dokumen berupa paspor dan izin tinggal bagi mereka yang telah terverifikasi sebagai warga negara Filipina.
Menurutnya, proses penanganan PFDS membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, terutama dalam memastikan status kewarganegaraan seseorang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan administrasi keimigrasian.
Ia turut mengungkapkan adanya penanganan tujuh orang yang ditemukan di wilayah Kawaluso. Dari hasil pemeriksaan, terdapat dokumen yang menunjukkan keterkaitan dengan kewarganegaraan Filipina, sementara proses verifikasi status kewarganegaraan masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak Konsulat Jenderal Filipina.
“Ini menjadi perhatian bersama karena kita harus benar-benar memastikan status kewarganegaraan seseorang. Jangan sampai terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan, sebab ada konsekuensi hukum dan administrasi yang harus dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Selain pengawasan orang asing, Imigrasi kelas ll TPI kepulauan sangihe juga mendorong optimalisasi layanan data keimigrasian bagi instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH).
Melalui layanan tersebut, instansi yang membutuhkan informasi mengenai data paspor maupun kepastian status kewarganegaraan seseorang untuk kepentingan proses hukum dapat mengajukan permohonan data secara langsung melalui mekanisme yang disediakan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara itu, program Desa Binaan Imigrasi dihadirkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tindak pidana terkait pekerja migran Indonesia, serta keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas ll TPI kepulauan Sangihe menyoroti masih adanya warga negara Indonesia yang terjebak dalam praktik perekrutan dan penempatan pekerja migran ilegal di luar negeri, termasuk di Kamboja dan Filipina.
Ia juga mengingatkan adanya kasus dugaan perdagangan orang yang melibatkan seorang perempuan asal Filipina yang hendak dikirim ke Timur Tengah melalui wilayah setempat.
“Melalui Desa Binaan Imigrasi, kami ingin hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi dan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik perdagangan orang maupun tawaran pekerjaan ilegal di luar negeri,” tegasnya.
Terkait SITUNA SIGAP, ia menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk kerja sama pertukaran informasi antara Imigrasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa.
Keterlibatan kapitalaung dan perangkat kampung dinilai sangat penting untuk membantu menyampaikan informasi awal mengenai keberadaan maupun aktivitas warga negara asing yang membutuhkan perhatian dan penanganan instansi berwenang.
Dengan keterbatasan personel dan luasnya wilayah pengawasan, dukungan pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat jangkauan pengawasan keimigrasian hingga pulau-pulau terluar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI kepulauan Sangihe atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurut Bupati, posisi geografis Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina menjadikan wilayah ini memiliki nilai strategis sekaligus tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
Ia menyinggung peristiwa di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026 yang melibatkan dua orang undocumented persons dalam kejadian pengibaran bendera. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa dinamika di kawasan perbatasan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih luas apabila tidak diantisipasi melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif.
“Pengawasan wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan formal di pintu-pintu masuk dan keluar, tetapi juga membutuhkan dukungan informasi dari aparat kewilayahan, termasuk pemerintah desa di pulau-pulau terluar,” tegas Thungari.
Bupati menekankan bahwa menjaga wilayah perbatasan bukan semata-mata tanggung jawab Imigrasi, TNI, Polri, maupun aparat keamanan lainnya, melainkan tanggung jawab bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam sambutannya, Thungari juga menggarisbawahi tiga hal penting yang harus menjadi komitmen bersama.
Pertama, memperkuat koordinasi dan deteksi dini melalui Timpora. Ia berharap Timpora tidak hanya menjadi forum pertemuan atau pemenuhan agenda administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai wadah koordinasi aktif dalam pertukaran informasi dan penanganan berbagai indikasi permasalahan di lapangan.
Kedua, mengoptimalkan peran pemerintah desa melalui PKS Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP. Menurutnya, pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan memahami secara langsung kondisi wilayahnya.
Kapitalaung dan perangkat kampung diharapkan berperan aktif dalam menyampaikan informasi awal mengenai keberadaan maupun aktivitas orang asing yang membutuhkan perhatian instansi terkait, tanpa mengambil alih kewenangan penegakan hukum.
Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Data Keimigrasian (LDK). Bupati menilai data merupakan instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan, pemetaan kondisi wilayah, serta menentukan langkah tindak lanjut oleh instansi sesuai kewenangannya.
“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen mendukung penguatan kerja sama lintas sektor dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan. Saya berharap seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, aparat keamanan, camat, dan kepala desa dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal,” ujar Thungari.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sistem pengawasan keimigrasian yang semakin terintegrasi, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, sehingga berbagai potensi pelanggaran dan persoalan di wilayah perbatasan dapat diantisipasi sejak dini.
Kegiatan Rapat Timpora, penandatanganan PKS Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP, serta sosialisasi LDK dan DBI Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Bupati Michael Thungari.
Sinergitas lintas sektor tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan Sangihe-Filipina.
Turut hadir dalam giat tersebut:
1. Bupati Kabupayen Kepulauan Sangihe (Michael Tungari, S.E., M.M)
2. Danlanal Tahuna (Kolonel Laut (P) Surya A. Muryanto, CTMP., CHRMP)
3. Ka Kanim Kelas II TPI Kabupaten Kepulauan Sangihe Ready Jootje Ratag, A.Md.Im., S.H.
4. Pasi Ops Dim 1301/Sgh (Kapten Inf Meinhard Lolaroh)
5. Kasat Intelkam Polres Kepl Sangihe (IPTU Trisno Bialelang)
6. Kasi Intelijen Kejaksaan Tahuna (Jhon Thimotius Padalani, S.H., M.H)
7. Pj. Sekda Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe (Johanes E.H. Pilat, S.Sos)
8. KA Satpel) Pelabuhan Tahuna (Balai Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan (Renold Rahajaan)
9. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kabupaten kepulauan Sangihe (Kristianus A. Sasube, S.H)
10. Kadis Dukcapil Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe (Davidson Henry Djarang, S.IP.)
11. Ka Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tahuna (Nirwan, S.T., M.T)
12. Kabid Pembangunan Desa Kabupayen kepulauan Sangihe (Novaryanto Budiman)
13. Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kabupaten kepulauan Sangihe (Martinus Bimbanaung)
14. Perwakilan PSDKP Tahuna
15. Perwakilan Kantor Bantu Bea dan Cukai Tahuna
16. Perwakilan BNN Kabupaten kepulauan Sangihe
17. Perwakilan Badan Intelijen Negara Daerah Kab. Kepl Sangihe
18. Perwakilan Badan Intelijen Strategis Daerah Kabupayen kepulauan Sangihe
19. Camat Marore dan Camat Tabukan Utara
20. Kapitalaung Matutuang, Kapitalaung Petta Timur, Kapitalaung Petta Barat dan Kapitalaung Naha I
(*udy)
