Buka FGD Kelayan Binter, Bupati Hasan Achmad Tekankan Pentingnya Dukungan Lintas Sektor

Papua Barat29 Dilihat

KAIMANA, EkuatorNews.com – Bupati Kaimana Drs. Hasan Achmad, M.Si membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) dan Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Klien Pemasyarakatan dan Keluarga Klien di Kabupaten Kaimana.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel KBH tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Papua Barat, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Fakfak, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Hasan Achmad menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Bapas Kelas II Fakfak, atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang dinilai penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan di Kabupaten Kaimana.

Menurutnya, proses pemasyarakatan tidak berhenti ketika warga binaan selesai menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Tantangan sesungguhnya justru muncul ketika mereka kembali ke tengah masyarakat.

Sebab, klien pemasyarakatan dan keluarganya kerap menghadapi berbagai persoalan, mulai dari stigma sosial, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, hingga keterbatasan akses ekonomi dan lapangan pekerjaan.

“Di sinilah letak urgensi dari pembentukan Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi atau Kelayan Binter. Program ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor yang menjembatani tugas Balai Pemasyarakatan dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah distrik dan kampung, hingga elemen masyarakat,” ujar Hasan Achmad.

Ia menegaskan, keberhasilan reintegrasi sosial tidak dapat hanya dibebankan kepada jajaran pemasyarakatan. Dukungan dan penerimaan masyarakat sangat dibutuhkan agar klien pemasyarakatan dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri, produktif, serta tidak mengulangi tindak pidana.

Selain reintegrasi sosial, Bupati juga menekankan pentingnya penguatan perspektif hak asasi manusia bagi klien pemasyarakatan dan keluarganya.

Menurutnya, setiap warga negara, termasuk mereka yang pernah berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak-hak dasar yang dilindungi konstitusi. Hak tersebut antara lain memperoleh kehidupan yang layak, pembinaan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk kembali berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kaimana, lanjut Hasan, berkomitmen membangun sinergi dalam menciptakan sistem pembimbingan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui forum FGD tersebut, ia mengajak seluruh perangkat daerah terkait, kepala distrik, kepala kampung, serta tokoh masyarakat untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

Ia juga mendorong agar upaya pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan sosial, serta dukungan moril di tingkat kampung dan kelurahan.

“Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi pegangan hidup kita di Negeri Senja Indah Kaimana, mari kita rangkul kembali saudara-saudara kita, warga binaan dan klien pemasyarakatan, agar dapat menata masa depan yang lebih baik,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Bupati Hasan Achmad berharap FGD tersebut dapat menghasilkan rumusan kerja sama yang efektif dan terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaimana.

“Diharapkan pembentukan Kelayan Binter dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor, sekaligus memberikan ruang bagi klien pemasyarakatan untuk kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat,” tandasnya.

Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Papua Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kaimana, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Fakfak beserta jajaran, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kaimana beserta jajaran, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.

(REI RUMLUS)