Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Manado, EkuatorNews.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, terus mendorong agar kebijakan pembangunan di daerah berjalan searah dengan program pemerintah pusat.
Komitmen tersebut terlihat saat Yulius menghadiri agenda Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menyelaraskan berbagai kebijakan lintas sektor.
Dalam kegiatan itu, Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Bagi Sulawesi Utara, rekomendasi tersebut menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Yulius menegaskan, pembangunan di Sulawesi Utara harus tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta agenda Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan menjadi hal penting agar program yang dirancang pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional.
Sejumlah sektor juga membutuhkan koordinasi yang kuat, mulai dari penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pelayanan keimigrasian hingga penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
Melalui sinergi tersebut, Pemprov Sulut berharap pelaksanaan program pembangunan bisa semakin efektif, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kehadiran Yulius dalam forum nasional ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
(***/Enny,(























