ATR/BPN Dukung Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air di Empat Provinsi

Nasional25 Dilihat

JAKARTA, EkuatorNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat dukungan terhadap percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

Dukungan tersebut mencakup penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta kesiapan tata ruang sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kawasan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Ossy melaporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi, capaian penetapan LP2B secara agregat nasional telah mencapai 87,98 persen. Sementara itu, empat provinsi yang menjadi wilayah prioritas pembangunan KSPEAN juga telah memenuhi target minimal 87 persen.

“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98 persen.

Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87 persen,” ujar Ossy.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menargetkan penetapan LP2B minimal 87 persen pada 2029.

Dengan capaian tersebut, target nasional berhasil dipenuhi tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

Selain penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan aspek tata ruang untuk mendukung pembangunan KSPEAN. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku.

Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses revisi berkala 10 tahunan. Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang akan mendorong percepatan revisi tersebut agar perencanaan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten dan kota pada empat provinsi prioritas tersebut. Rinciannya, Sumatra Selatan sebanyak 32 RDTR, Kalimantan Tengah 25 RDTR, Kalimantan Selatan 25 RDTR, dan Papua Selatan sebanyak 4 RDTR.

Ossy menambahkan, integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung investasi serta penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah.

“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambahnya.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan tata ruang, terutama revisi RTRW di Kalimantan Tengah.

Melalui langkah tersebut, kesiapan aspek pertanahan dan tata ruang di empat provinsi prioritas diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri para wakil menteri dan wakil kepala lembaga terkait. Hanif menyampaikan bahwa pertemuan serupa akan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal pencapaian target swasembada nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun rencana induk (masterplan) pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas tersebut. Khusus untuk kawasan pertanian, pemerintah berencana memanfaatkan lahan-lahan rusak dan tidak produktif yang masih dapat dioptimalkan fungsinya guna mendukung swasembada pangan, energi, dan air nasional.