ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67 Persen Aduan Masyarakat melalui Lapor Mas Wapres

Nasional91 Dilihat

JAKARTA, EkuatorNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat telah menindaklanjuti sebanyak 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres. Capaian tersebut setara dengan 94,67 persen dari keseluruhan laporan yang diterima sejak saluran pengaduan tersebut dibuka.

Perkembangan penanganan pengaduan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk Din Parunggi usai mengikuti rapat koordinasi tersebut.

Ia menjelaskan, pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pertanahan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan untuk memperoleh respons dan penanganan.

Namun, pengaduan yang menyangkut persoalan sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan membutuhkan proses lebih lanjut.

Penanganannya harus melalui penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan konflik pertanahan adalah mempertemukan para pihak melalui proses mediasi. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui proses peradilan.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN juga akan terus berkoordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti pengaduan yang belum terselesaikan. Saat ini, akses terhadap situs pengelolaan pengaduan masih mengalami kendala karena adanya pemeliharaan sistem.

Selain melalui program Lapor Mas Wapres, ATR/BPN juga memperluas akses komunikasi dengan masyarakat melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang telah berjalan sejak 1 Oktober 2026.

Program tersebut memanfaatkan fitur siaran langsung atau Live di akun TikTok ATR/BPN sehingga masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan sekaligus berkonsultasi secara interaktif mengenai berbagai persoalan pertanahan.

Layanan MasNya ATR/BPN tersedia setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, mulai pukul 09.00 sampai 11.00 WIB.

Uunk Din Parunggi mengatakan, program tersebut mendapat respons dari masyarakat dengan berbagai pertanyaan, termasuk dari warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama tinggal di luar negeri tetapi masih memiliki tanah di Indonesia.

“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tuturnya.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi DKPPP pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, dan dihadiri perwakilan kementerian serta lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih.

Dalam kegiatan itu, Uunk Din Parunggi turut didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.