Ekuatornews.com. – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Badan Pengelola Perbatasan melaksanakan Rapat Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2025, pada Rabu (22/10/2025) pukul 09.30 WITA, bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelola Perbatasan, Jalan Santa Paulus, Kelurahan Tona II, Kecamatan Tahuna Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, di antaranya Analis Kebijakan Anggaran BNPP RI, Ibu Rohani Manurung, S.Ak., M.A.P., bersama tim dari BNPP RI, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Melanchton Harry Wolff, ST., ME. Turut hadir pula unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, camat, dan perwakilan instansi terkait di wilayah perbatasan.
Beberapa pejabat yang hadir di antaranya Mayor Laut (P) Arief Mularso (Pasi Intel Lanal Tahuna), Kapten Inf. Moh. Yusup (Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe), IPTU Agus Sampaleng (Kasat Intelkam Polres Sangihe), Dr. Ir. Sonny Kapal, M.M. (Kadis Pariwisata), Marthin Pudihang, S.Pi., M.Si. (Kadis Kelautan dan Perikanan), Decky Surudani (Kadis Perhubungan), serta Frangky Nantingkaseh, S.Pi. (Kadis Pertanian).
Turut hadir pula Aristarkus S. Pilat, S.Sos., M.Si. (Kepala Badan Pengelola Perbatasan), perwakilan Imigrasi Tahuna, Bandar Udara Naha, dan para camat dari wilayah Tahuna dan Kepulauan Marore.
Sambutan Sekda Kepulauan Sangihe, Melanchton Harry Wolff, ST., ME menegaskan bahwa pengukuran IPKP PPKP Tahun 2025 bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal.
“Tahun ini, terdapat variabel dan indikator baru yang disempurnakan oleh BNPP guna menghasilkan pengukuran yang lebih akurat dan relevan. Diperlukan partisipasi aktif dari seluruh perangkat daerah agar data yang dihasilkan valid dan menjadi dasar kebijakan yang tepat,” ujar Wolff.
Sementara itu, Analis Kebijakan Anggaran BNPP RI, Ibu Rohani Manurung, S.Ak., M.A.P., dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengukuran IPKP bukan sekadar proses administrasi, tetapi cerminan dari komitmen bersama dalam mengelola wilayah perbatasan secara holistik dan berkelanjutan.
“IPKP mencerminkan sejauh mana program pembangunan di kawasan perbatasan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara. Karena itu, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Rohani.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, antara lain Kadis Pariwisata Dr. Ir. Sonny Kapal, M.M., Kadis Kelautan dan Perikanan Marthin Pudihang, S.Pi., M.Si., Kadis Perhubungan Decky Sudani, dan Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Vera Mansuara.
Para narasumber memaparkan kondisi terkini sektor masing-masing serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung pembangunan di kawasan perbatasan.
Kegiatan kemudian berlanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta saling bertukar pandangan mengenai strategi optimalisasi pengelolaan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru.
Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan Sangihe, yang memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan utara Sulawesi.
(*Udy)
