JAKARTA, EkuatorNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penghargaan tersebut menjadi opini WTP ke-14 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan kementerian.
Opini WTP diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/07/2026).
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran, baik di tingkat pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat dipertahankan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Menurutnya, raihan WTP selama 14 tahun berturut-turut menjadi bukti konsistensi Kementerian ATR/BPN dalam menerapkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.
Meski demikian, Dalu menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Ia meminta setiap unit kerja segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan temuan BPK sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di masa mendatang.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum untuk terus melakukan perbaikan. Seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari evaluasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.
Memasuki semester II Tahun Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh jajaran agar mempercepat pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Ia optimistis seluruh target kinerja tahun 2026 dapat tercapai melalui penguatan koordinasi, sinergi antarsatuan kerja, serta pelaksanaan program yang konsisten dan tepat sasaran.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lain di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu juga menerima opini WTP dari BPK RI. Sekjen ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Dengan capaian ini, Kementerian ATR/BPN kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara demi mendukung pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin profesional kepada masyarakat. (***)
