KAIMANA, EkuatorNews.com – Wakil Bupati Kaimana, Papua Barat, Isak Waryensi meminta kepala distrik dan kepala kampung se-Kabupaten Kaimana mengawal pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Kampung (SAMISAKA) agar anggaran yang dialokasikan pemerintah dapat diterima dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Wabup Kaimana Isak Waryensi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kaimana menerima berbagai informasi terkait pelaksanaan SAMISAKA. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan.
“Kami juga mendengar banyak informasi. Ketakutan kami jangan sampai program SAMISAKA ini tidak bisa berjalan dengan baik,” kata Wakil Bupati Kaimana Isak Waryensi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) SAMISAKA yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kaimana di GOR Kaimana, Senin (7/9/2026).
Untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, pemerintah daerah memperkuat peran distrik dalam melakukan monitoring terhadap seluruh kampung.
Menurut Wabup Isak Waryensi, kepala distrik memiliki tugas mengawasi pelaksanaan SAMISAKA di kampung-kampung sehingga anggaran dapat disalurkan secara utuh kepada masyarakat.
Ia menegaskan, pembagian anggaran SAMISAKA telah diatur melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah dan wajib dilaksanakan sesuai regulasi.
“Di situ ada 60 persen, ada 20 persen dan 20 persen sisa. Semua sudah masuk kepada pengurus dan nanti akan diatur sesuai regulasi, sesuai aturan yang sudah diputuskan. Saya berharap jangan keluar dari situ,” tegasnya.
Wabup Isak juga memastikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaimana terhadap program SAMISAKA tetap berjalan, meskipun pemerintah pusat menerapkan berbagai kebijakan efisiensi anggaran.
Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menyepakati alokasi sebesar Rp1 miliar untuk setiap kampung.
“Memang kita tidak tahu negara ini akan ada efisiensi, tetapi program pemerintah daerah yaitu kita sepakat satu kampung satu miliar,” katanya.
Ia mengakui pelaksanaan program mengalami keterlambatan. Namun, menurutnya, program yang baik membutuhkan proses dan tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam pelaksanaannya.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus melakukan evaluasi agar pemanfaatan dana SAMISAKA tidak hanya diarahkan pada kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat mendukung pembangunan fisik sesuai kebutuhan masyarakat dan regulasi.
Hal tersebut dinilai penting karena masih terdapat keluarga yang harus tinggal bersama dalam satu rumah.
“Kita akan berusaha bagaimana sehingga bisa masuk juga untuk pembangunan fisik,” ujarnya.
Wabup Isak Waryensi menilai pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat agar program SAMISAKA mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dalam proses pencairan, ia mengingatkan para pendamping kabupaten dan kepala kampung untuk mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, setelah dana dicairkan melalui bank, kepala kampung harus menyerahkan dana tersebut kepada pengurus yang telah ditentukan.
“Ketika pencairan dari bank, kepala kampung nanti akan serahkan uang ini ke pengurus. Tidak bisa kepala kampung pegang anggaran ini. Kepala kampung tidak punya hak untuk membagi atau mengatur,” tegasnya.
Wabup Isak Waryensi bahkan meminta agar setiap upaya mencampuri pengelolaan dana SAMISAKA segera dilaporkan kepadanya.
“Kalau ada yang coba-coba untuk mencampuri di situ, lapor ke saya. Uang ini untuk masyarakat,” katanya.
Meski demikian, kepala kampung tetap diminta memberikan dukungan dan melakukan pengawalan agar pelaksanaan program berjalan dengan baik.
Kepala distrik juga diminta menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan secara maksimal serta memastikan tidak ada pihak yang menghambat program tersebut.
“Distrik juga begitu, lakukan monitoring. Pengawasan harus dengan baik. Jangan ada yang menghambat-hambat. Ini untuk masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat pada akhirnya akan menilai kinerja pemerintah maupun para penyelenggara di tingkat kampung.
Karena itu, seluruh pihak diminta bekerja secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai aturan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
“Untuk kepala kampung, mari kawal ini dengan baik. Kawal SAMISAKA ini dengan baik,” katanya.
Wabup Kaimana juga menambahkan, anggaran untuk penyaluran SAMISAKA tahap kedua telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Tambahan tersebut akan membuat total alokasi SAMISAKA menjadi genap Rp1 miliar untuk setiap kampung.
(REI RUMLUS)
