KAIMANA, EkuatorNews.com – Pemilik hak ulayat di Adhijaya, Distrik Buruway, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, pada dasarnya telah menyetujui rencana perusahaan energi asal Malaysia, Petronas, melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah Blok Bobara.
Namun, persetujuan tersebut masih disertai sejumlah permintaan dari masyarakat adat pemilik hak ulayat. Beberapa poin tersebut masih perlu dibicarakan dan dinegosiasikan kembali antara pihak perusahaan dan masyarakat setempat.
Kepala Distrik Buruway, Slamet Laway, mengatakan Petronas dijadwalkan kembali turun langsung ke kampung pada minggu ketiga September 2026 untuk membahas berbagai hal yang masih perlu disepakati bersama masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan Slamet saat diwawancarai awak media usai mengikuti Pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di halaman Aula SMA Negeri 1 Kaimana, Selasa (15/9/2026).
“Jadi dalam minggu ketiga mereka sudah ada di sini. Dan langsung akan kembali ke kampung untuk berbicara lagi dengan masyarakat terkait dengan beberapa hal yang masyarakat minta. Mungkin ada hal-hal yang memang harus mereka bicarakan kembali,” kata Slamet.
Menurutnya, pembahasan tersebut terutama berkaitan dengan hak ulayat dan berbagai urusan adat yang menjadi perhatian masyarakat pemilik wilayah.
Slamet menjelaskan, masyarakat adat memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai wilayah dan hak ulayat mereka. Karena itu, Petronas dinilai perlu melakukan komunikasi secara langsung agar berbagai persoalan yang masih menjadi pembahasan dapat dijelaskan dan disepakati bersama.
“Terkait dengan hak ulayat. Kan urusan adat ini biasanya masyarakat lebih tahu dan itu yang mungkin masyarakat minta. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mereka harus menanyakan langsung kepada masyarakat, sehingga mereka harus turun langsung,” jelasnya.
Apabila proses komunikasi dan negosiasi telah diselesaikan, Petronas direncanakan mulai melakukan pekerjaan di lokasi Blok Bobara pada Oktober 2026.
Untuk tahap awal, kegiatan tersebut akan berlangsung selama tiga bulan, yakni Oktober hingga Desember 2026. Selanjutnya, kegiatan dapat dilanjutkan mulai Januari 2027 apabila hasil tahap awal sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.
“Jadi awal itu mereka akan bekerja tiga bulan, mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember. Setelah itu kalau hasilnya baik, mereka akan lanjut mulai Januari dan seterusnya. Kalau memang hasilnya itu sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan,” ujarnya.
Sebagai pemerintah distrik, Slamet menegaskan pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara Petronas dan masyarakat adat pemilik hak ulayat.
Pemerintah Distrik Buruway, kata dia, akan mendampingi proses pembicaraan agar berbagai permintaan masyarakat dan kepentingan perusahaan dapat dibahas melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
“Kita selaku pemerintah distrik, sesuai dengan rujukan dari pemerintah kawasan ini, bagaimana untuk kita melakukan pendampingan dan mendampingi dari pihak perusahaan maupun pihak kampung untuk bisa mereka menegosiasikan ataupun mereka melakukan pembicaraan untuk musyawarah, untuk mufakat, untuk kegiatan itu bisa berjalan,” pungkas Slamet.
(REI RUMLUS)
