Penerima Manfaat Reforma Agraria Meningkat 26 Persen, ATR/BPN Perkuat Pendampingan Usaha Masyarakat

Nasional7 Dilihat

JAKARTA, EkuatorNews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria melalui penataan akses dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya ini dilakukan agar tanah yang diterima masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan fasilitas pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria. Program tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penerima manfaat dalam satu tahun terakhir.

Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Embun Sari, mengungkapkan jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan fasilitas pendampingan usaha meningkat dari 28.100 KK pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026.

“Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024-Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025-Oktober 2026,” ungkap Embun Sari dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).

Menurutnya, pendampingan usaha tersebut bertujuan memastikan tanah yang diterima masyarakat melalui program redistribusi tanah dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Melalui redistribusi tanah yang disertai pemberdayaan ekonomi, Kementerian ATR/BPN berupaya membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperbaiki taraf hidup.

Dengan demikian, Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada penataan aset berupa penguasaan dan kepemilikan tanah, tetapi juga penataan akses melalui pendampingan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain memperkuat pendampingan usaha, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang ditetapkan pada 2026.

Embun Sari menjelaskan, kehadiran regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Reforma Agraria sekaligus memperkuat keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” terangnya.

Ia berharap, keberadaan undang-undang tersebut dapat mengatasi hambatan sektoral dalam pelaksanaan Reforma Agraria serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat.

Melalui penguatan regulasi, penataan aset dan penataan akses diharapkan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkeadilan. Dengan begitu, Reforma Agraria tidak sekadar memberikan akses terhadap tanah, tetapi juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (***)