Tomohon,Ekuatornews.com– Ajang Pilkada Kota Tomohon semakin memanas dengan munculnya drama dan aksi tolak-menolak baik terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun APBD Perubahan yang dipertontonkan legislatif sejak tahun anggaran 2022 hingga 2023. Kondisi ini membuat masyarakat muak melihat aksi legislatif yang terlalu mengedepankan kepentingan partai, sementara kepentingan rakyat diabaikan.
Tokoh masyarakat yang juga stafsus Walikota bidang Pemerintahan Umum, Andrikus Wuwung, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah lelah melihat tindakan legislatif yang lebih mementingkan politik daripada kesejahteraan rakyat. “Jika kita perhatikan, mulai dari penolakan LPJ APBD tahun anggaran 2022, kemudian penolakan terhadap APBD Perubahan tahun 2023, dan berakhir dengan penolakan APBD tahun anggaran 2023, pemerintahan ini sepertinya lumpuh dan tak mampu bersinergi,” ujarnya dengan penuh semangat.
Wuwung menekankan bahwa meskipun ini adalah tahun politik, kepentingan politik tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. “Karena yang justru dinilai rakyat tidak becus dan menghambat pembangunan adalah partai penguasa DPRD Kota, yakni Partai Golkar. Mereka pemegang palu dan menjadi dirigen dengan 10 kursi dewan,” tegas mantan Sekwan Kota Tomohon itu.
Ia juga mengingatkan bahwa situasi serupa bisa terjadi di masa depan, terutama jika PDIP menjadi penguasa Dewan Kota Tomohon. “Pernah tidak mereka pikirkan hal yang sama bisa terjadi?” pungkas Wuwung.
