Ketua PWI Sulut Drs Voucke Lontaan dan Sekretaris Merson Simbolon (foto ist).
Cikarang – Suasana hening tapi penuh keakraban terasa di Aula BPPTIK, Cikarang, Jawa Barat, Jumat malam (29/8/2025).
Sebanyak 79 peserta penuh dari 38 provinsi plus utusan dari Kota Solo berkumpul dalam Kongres PWI Persatuan.
Acara dibuka dengan doa, lagu Indonesia Raya, hingga Mars PWI. Momen haru sempat terasa saat peserta diminta berdiri untuk mengenang almarhum Wina Armada, tokoh pers nasional sekaligus anggota Steering Committee (SC) Kongres.
Kongres kali ini memang spesial. Setelah bertahun-tahun PWI terbelah dua kubu hasil Kongres Bandung 2023 dan KLB 2024 akhirnya momentum persatuan benar-benar terwujud.
Hal ini ditegaskan lewat penandatanganan Pakta Integritas oleh SC maupun para Ketua PWI Provinsi se-Indonesia.
“Kongres PWI Persatuan ini tujuannya menyatukan kembali keutuhan PWI. Tidak ada lagi namanya Plt PWI di Indonesia,” tegas Ketua SC Zulkifli Gani Oto.
Ketum Baru Terpilih: Akhmad Munir
Hari kedua, Sabtu (30/8), Kongres berjalan cukup alot namun terkendali. Agenda utama: pemilihan Ketum PWI Pusat periode 2025-2030.
Dua nama besar maju: Hendry Ch Bangun dan Akhmad Munir.
Hasil voting pun ketat. Dari total 87 suara, Hendry meraih 35, sementara Akhmad Munir unggul dengan 52 suara.
Untuk posisi Ketua Dewan Kehormatan, Atal S. Depari menang tipis 44 suara, mengalahkan Sihono yang mendapat 42 suara.
Voucke Lontaan Tegas: Tidak Ada Lagi Plt Pengurus PWI
Ketua PWI Sulawesi Utara, Drs Voucke Lontaan, yang hadir sebagai peserta penuh, menegaskan hasil kongres sudah final: tidak ada lagi kepengurusan Plt.
“Saya sendiri ikut mencoblos di bilik suara. Tapi anehnya masih ada yang mengaku Plt Ketua PWI Sulut versi KLB. Sudah jelas-jelas itu tidak sah. Aneh kan?” sindir Voucke.
Voucke yang masih menjabat Ketua PWI Sulut hingga Maret 2026 menegaskan, siapa pun yang ingin maju di periode 2026–2031 harus memenuhi syarat jelas: anggota PWI sah, KTA aktif, sudah kompetensi utama, dan bukan pengurus parpol.
Menurutnya, PWI harus tetap menjadi organisasi profesi independen.
“PWI harus jadi mitra pemerintah, tapi juga tetap kritis sebagai kontrol sosial sesuai kode etik jurnalistik,” tutup Voucke. (***)
