Ekuatornews.com. – Transformasi digital mulai menunjukkan dampak nyata dalam tata kelola perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Melalui inovasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara daring, pemerintah daerah berhasil menghemat anggaran operasional hingga ratusan juta rupiah.
Terobosan tersebut digagas oleh Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027.
Kepala Bapelitbangda, Ronald Izaak, mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran merupakan dampak langsung dari perubahan metode Musrenbang dari luring (offline) menjadi daring (online) menggunakan platform Zoom Meeting.
“Pelaksanaan Musrenbang di 15 kecamatan yang biasanya memakan waktu 8 sampai 10 hari, kini cukup tiga hari saja dengan hasil yang sama efektifnya. Yang paling signifikan adalah efisiensi anggaran mencapai Rp300 juta hingga Rp350 juta,” ujar Izaak, Kamis (12/2/2026).
Menurut Izaak, penghematan terutama berasal dari biaya konsumsi, perjalanan dinas, serta operasional teknis lainnya. Dana yang berhasil dihemat tersebut disarankan untuk dialihkan oleh para camat guna membiayai program kewilayahan yang selama ini belum terakomodasi dalam penganggaran reguler.
Langkah ini dinilai sebagai strategi cerdas di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah tanpa mengurangi kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.
Untuk memastikan kelancaran digitalisasi, Bapelitbangda juga mendorong penguatan infrastruktur internet di seluruh kecamatan, termasuk pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink.
“Starlink cukup stabil dan akan sangat berdampak positif terhadap pelayanan publik di tingkat kecamatan,” tambahnya.
Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga menjadi fondasi percepatan transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Tahapan lanjutan penyusunan RKPD 2027 adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang dijadwalkan pada Jumat (13/2). Forum ini juga akan digelar secara daring dan dibagi dalam beberapa breakout room berdasarkan sektor strategis:
Ruang 1: Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan
Ruang 2: Infrastruktur (BPBD, PU, dan Perkim)
Meski sebagian besar tahapan dilakukan secara daring, Musrenbang Kabupaten yang dijadwalkan awal Maret tetap akan digelar secara tatap muka untuk menyelaraskan kembali usulan masyarakat secara langsung.
Selain fokus pada perencanaan, Bapelitbangda juga telah menuntaskan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakores) capaian kinerja OPD tahun 2025. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Valentine Lumowa dan menggunakan metode cascading untuk mengukur implementasi tujuh misi kepala daerah.
“Secara umum, rata-rata capaian kinerja OPD berada di angka 90 persen. Tindak lanjutnya, kami akan menyusun daftar rencana aksi dan green design lintas sektor,” jelas Izaak.
Langkah strategis lainnya adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pendampingan dari BRIN akan difokuskan pada penyusunan sejumlah dokumen strategis, antara lain:
1. RIPARDA sektor pariwisata
2. LP2B untuk pertanian
3. RP3K untuk perumahan dan kawasan permukiman
4. Masterplan sektor perhubungan dan pekerjaan umum
Menurut Izaak, penyusunan green design yang matang menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan, sekalipun terjadi pergantian pejabat di perangkat daerah.
“Kami ingin arah pembangunan tetap konsisten dan berkelanjutan. Dengan dasar perencanaan yang kuat, perubahan kepemimpinan tidak akan mengubah fondasi pembangunan,” pungkasnya.
Digitalisasi Musrenbang ini menandai babak baru tata kelola perencanaan di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih efisien, terukur, dan berbasis teknologi, tanpa meninggalkan prinsip partisipatif dalam pembangunan daerah.
(*Udy)
